KPLHI Kota Batam Dan Kepri Minta Komisi I DPRD Kota Batam Serius Menyikapi

oleh -0 views

GINEWSTVINVESTIGASI.COM ■ Batam, 29 Juli 2019 – Terkait Viralnya Berita di berbagai Media tentang Pembabatan Hutan Lindung yang dilakukan oleh PT. Prima Makmur Batam, dalam RDP (29/07/2019) pukul 10.00 wib hari ini merupakan hal yang aneh dalam sistim pertanahan di Kota Batam

Dalam keterangannya Ketua KPLHI Kepri Evi Yuliana, SE dan Ketua KPLHI Kota Batam Azhari Hamid sungguh merasa bingung dengan apa yang dilakukan pihak pengembang PT PMB yang berani melakukan aktivitas Jual Beli lahan dalam bentuk Kavling tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen dari Pihak terkait dan terutama sebagai pemegang otoritas Lahan yaitu BP Batam. Nekat ini pengembang, lebih jauh mungkin ada pihak tertentu yang Mem backup mereka. Patut dicurigai kearah sana.

Dari keterangannya saat ditemui awak media Globalinvestigasinews.co.id disekitaran Cahaya Garden pada pukul 21.15 wib, Azhari mengatakan Agar para Wakil Rakyat, khususnya Komisi I Kota Batam agar serius dalam menyikapi hal ini. Sikap Komisi I yang akan menyampaikan hal ini ke KPK agar serius untuk ditindaklanjuti, sembari mengutip bait lirik dari lagu Iwan Fals yang cukup fenomenal mengkritisi para Wakil Rakyat. “Wakil Rakyat, seharusnya merakyat, Jangan tidur waktu sidang soal Rakyat” yang dimaknai bahwa para legislator di Komisi I benar – benar menjalankan fungsi nya dan menyelesaikan persoalan masyarakat yang dilakukan oleh pengembang yang salah kaprah dan tidak memiliki alas hukum pertanahan dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga masyarakat yang dirugikan.

Keduanya juga menyoroti kinerja Pihak KPHL II Kota Batam dan Pihak DLH Kota Batam yang seakan-akan tidak ada melakukan pengawasan terhadap pengembang yang melakukan kegiatannya di wilayah Hutan Lindung dimana faktanya pemerintah telah kecolongan oleh pihak pengembang yang nekat tanpa ada dokumen legal tanah telah melakukan aktivitas pembukaan lahan dan penjualan spasial lahan dalam berbentuk Kavling Siap Bangun (KSB).

Dalam Hal ini juga Beliau mengatakan bahwa butuh proses yang sangat panjang untuk pengalih fungsi Hutan apalagi Hutan Lindung, bahkan beliau mempertanyakan mengapa bisa terjadi seperti ini pengelolaan lahan di Kota Batam. Kami KPLHI Kepri dan Kota Batam segera melakukan investigasi.

Ditambahkan oleh Ketua KPLHI Kepri “Kami mendukung penuh pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kota Batam sekaligus kami juga akan ikut melaporkan kepada Gakkum KLHK Pusat terkait Jual Beli Lahan dalam bentuk kavling di kawasan Hutan Lindung”. Ujarnya.
(Saut Barani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *