Pegawai Honorer Rebutan Nomor Antrean Ketika Urus NPWP Terjadi Kericuhan

oleh -0 views

Pegawai Honorer Rebutan Nomor Antrean Urus NPWP, Terjadi Kericuhan

Pegawai Honorer Rebutan Nomor Antrean Urus NPWP, Terjadi Kericuhan

Ginews Aceh Singkil, Pengurusan kartu NPWP pribadi di kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan(P2KP) Pulo Sarok, Aceh Singkil, Aceh Jum’at 19 Juli, mengalami kegaduhan karena berebut nomor kupon antrean beberapa waktu yang lalu.

Salah seorang masyarakat yang mengurus kartu NPWP pribadi, Jeki Arnoldi, mengatakan kegaduhan dipicu lantaran nomor kupon antrean pengurusan kartu NPWP jadi rebutan masyarakat.

“Kupon antrean yang dibagikan petugas kantor KP2KP sangat terbatas, yakni hanya nonor 1 sampai dengan nomor 100 saja, sementara masyarakat pengurus sangat membludak, hampir mencapai seribuan orang sejak hari kemarin Kamis 18 Juli 2018 sehingga tidak kebagian kupon,” Katanya.

Hebatnya lagi, kata Jeki, para pengurus kartu NPWP ini mayoritas para pegawai honorer Pemkab Aceh Singkil. “Mereka antre sejak pagi pukul 06.00 WIB, tentu mengundang rasa jenuh, dan limit akhir apdeting identitas, sehingga terjadi perebutan nomor antrean,”ujarnya.

“Menurut info surat edaran PT Taspen dan BKPSDM Aceh Singkil, pengurusan NPWP adalah salah satu syarat untuk ikut uji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(P3K) atau pegawai kontrak dalam waktu dekat, 2019-2020, yang waktu tenggangnya sangat sempit,”jelasnya.

Terpantau oleh media Global Investigasinews.id, hingga waktu menjelang kumandang Azan Sholat Jum’at.

Ketegangan mereda setelah Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten(BPKK) Aceh Singkil Aidil Yudi Irawan datang dan memberikan penjelasan kepada khalayak, bahwa pengurusan kartu NPWP pribadi pegawai honorer masih bisa diulur.

Dikatakannya, para pegawai honorer tidak perlu gundah, pengurusan kartu NPWP bisa menyusul, yang terpenting terlebih dahulu laporan tertulis Nomor Induk Kependudukan(NIK).

” Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa NPWP ini adalah kewajiban warga negara untuk memilikinya,”ujar Aidil.

Aidil Yudi Irawan kepada Global Investigasinews.id mengatakan didalam surat dari PT Taspen dan surat Kementerian Keuangan, Pemerintah daerah harus menyampaikan apdeting data tentang pegawai honorer. Itu bisa jadi satu kesatuan pegawai keseluruhannya.

Didalam data honorer, kata Yudi, ada identitas dari pada honorer, salah satunya NPWP dan nomor induk kepegawaian. “Selama ini kita beranggapan bahwa seluruh warga negara sesuai dengan aturan memiliki NPWP, ternyata ada banyak yang tidak memiliki NPWP, sehingga disinilah ramenya dalam jangka waktu yang mendesak,”ujarnya.

Sementara kapasitas kantor KP2KP bagian kecil dari unit kecil bagian Dirjen pajak pusat, tentu mereka punya batasan sumber daya manusia, dan stok kartu NPWP.

Setelah pihaknya berkoordinasi dengan PT Taspen, BKPSDM, dan pihak terkait, solusi sementara untuk mempercepat apdeting data, pakai NIK terlebih dahulu, selanjutnya bisa menyusul kartu NPWP.

“Sebenarnya menurut surat edaran untuk apdeting pegawai honorer hari ini adalah terakhir tapi ada pengecualian, lantaran Kondisi masing-masing daerah berbeda-beda, jadi di Aceh Singkil kita minta nanti menyusul,”Tutup Yudi.

B. Hutabarat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *