Lahan Perkebunan Sawit Berstatus Hutan Produksi (HP), Menjadi Polemik Dikalangan Masyarakat

oleh -0 views

Lahan Perkebunan Sawit Ber’status Hutan Produksi (HP), Menjadi Polemik Dikalangan Masyarakat.

Lahan Perkebunan Sawit Ber’status Hutan Produksi (HP), Menjadi Polemik Dikalangan Masyarakat.

Global investigasi news.com.07-07-2019 Tanjung Jabung timur-kec.geragai.

Permasalahan Hak kuasa kelola lahan “Kepemilikan lahan” kerap terjadi di kalangan masyarakat dibeberapa tempat di Indonesia, seperti yang terjadi di kelurahan Blok A, kabupaten Tanjab timur, menunjukkan permasalahan administrasi agraria di tanah air Indonesia belum rampung.

Pasalnya kelompok masyarakat melakukan kegiatan panen sawit dilahan yang dikelola pak Akub,warga kota Jambi.

“Sebelumnya PT.indonusa yang mengelola lahan perkebunan sawit ini,tutur Solikin dan Mardi ( masyarakat setempat),
Tahun 2016 kementerian kehutanan melakukan kegiatan pengukuran dan menyatakan lahan tersebut dengan luas 38 ha masuk dalam peta ber’status Hutan produksi (HP),maka PT.indonusa melepaskan lahan tersebut seluas 38 ha ,dan tidak mengelolanya lagi”.

Tidak lama kemudian perdebatan pun terjadi di kedua belah pihak.Akub Muhammad pengelola lahan yang 38 ha tersebut,tidak bisa menunjukkan “surat Hak Kuasa kelola Tanah” kepada kelompok masyarakat, sementara sudah kurang lebih 2,5 tahun menguasai lahan dengan alasan, menerima Surat kuasa pengolahan lahan dari pihak PT.indonusa, atas nama koperasi yang diketuai Le Sarni.

“Perdebatan pun berlangsung sekitar 3 jam lamanya, karena di satu pihak (Akub Muhammad) mangatakan berhak mengelola lahannya,pihak kelompok masyarakat juga mengatakan bahwa lahan perkebunan sawit tersebut berstatus HP”.

Awak media pun minta tanggapan atas permintaan masyarakat. Akub, sebenarnya salahlah ,kalau nak cerita kawasan di atas itu kawasan juga,ini kan ada yang kelola,ada yang punya,ada yang nguasai.kenapa gak kelola yang sama yang kosong misalnya gitu,,! Lahan ini hak aku ,kalau bukan hak aku,tak mau ngelola,! Kalau masyarakat mau ngambil, ganti rugi berapa selayaknya,gak masalah,tak disini pun aku tak masalah, ganti rugi aku berapa nilainya dengan kondisi sawit sekarang, kalau masyarakat merasa ini wilayahnya,kan gitu,,! pungkasnya

Jadi begini ,(Solikin) tolong tunjukkan tanda bukti kepemilikan lahan ini kedepan masyarakat,kalau orang punya lahan kebun sawit pasti ada dokumen nya dong,artinya kalau belum bisa bapak sadiakan, ya belum memiliki lahan ‘! Itu maksud masyarakat.sepanjang surat kepemilikan lahan belum bisa disediakan didepan rekan², masyarakat masih berhak melakukan kegiatan dilahan ini,,cukup..

Sambung Akub, Dokumen kan sudah menyangkut sengketa lahan, kalau sengketa lahan, berarti adu dokumen, saya tidak merasa bersengketa dengan orang,! ini maaf Lae, makanya nantilah kita cerita persoalannya apa., ujarnya.(Hombing/we).

Lahan Perkebunan Sawit Ber’status Hutan Produksi (HP), Menjadi Polemik Dikalangan Masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *