Dewan Pers Ingatkan Penggunaan Anggaran APBD Dan APBN Untuk Belanja Media

oleh -0 views

Dewan Pers Ingatkan Penggunaan Anggaran APBD Dan APBN Untuk Belanja Media

Dewan Pers Ingatkan Penggunaan Anggaran APBD Dan APBN Untuk Belanja Media
  • Dewan Pers kembali mengingatkan kepada Pemerintah yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk berhati-hati membelanjakan anggaran untuk Media. Karena akan berdampak pada temuan jika anggaran dibelanjakan adalah perusahaan Media yang tidak legal.

Dirilis dari Media Tangerangonlone.id, Untuk menghindari dampak hukum yang berpotensi timbul dikemudian hari, Dewan Pers berencana mengeluarkan semacam Surat Edaran ke Pemerintah Daerah (Pemda) kriteria perusahaan Media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA., yang didampigi Kabag Umum dan Kepegawaian Dewan Pers, Irwan serta Seretaris Dewan Pers Syaefudin saat melakukan Verifikasi Faktual di beberapa Media di Makassar, belum lama ini.

“Jadi nanti kita buatkan semacam Edaran ke Pemda/Pemkab, Pemkot, Pemprov dengan list Media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers. Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disalurkan yang tidak legal itukan persoalan. Istilahnya beli sapi tapi curian, meskipun sapi jelas yaitu berita ada. Tapi secara sadar kalau membelanjakan pada tidak jelas, dari Dewan Pers itu dianggap bisa jadi temuan,” tegas Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA.

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini meminta Perusahaan Pers yang belum punya Legalitas silahkan daftar ke Dewan Pers.

“Sepanjang memenuhi syarat akan diakui,” kata Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA., yang juga pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA., mengatakan pekerjaan Dewan Pers memberikan perlindungan kepada siapapun yang telah menjadi keluarga Besar Dewan Pers.

“Tapi tolong dipenuhi persyaratan perusahaannya. Sehingga ibaratnya jadi suami istri. Ibaratnya suaminya yang bertanggung jawab. Namun harus ada akte nikah, kalau ndak tidak bisa masalah,” ungkap Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA.

Terkait Perusahaan Pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian (PT) dan SIUP, lanjutnya itu belum cukup.

“Izin usaha ada, tapi izin pelaksanaan?. Yang dimaksud izin perpersannya harus dapat dari Dewan Pers. Izin usaha itu prinsip, tapi ini imbuhnya. Misalnya perumahan itu izinnya dapat tapi untuk bangunan harus dapat IMB. Dewan Pers sebelum ngasih IMB pasti ada dulu izin prinsipnya. Disini IMB banyak ndak dapat, ini agar mereduksi agar tidak manfaatkan situasi, Jurnalistik terstruktur dan tidak liar.
Karena banyak liar, seperti beritanya lebih hot, karena Pemda lihat dia hanya lihat izin perusahaan,” imbuh Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA.

Terkait himbauannya, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA., menegaskan hal ini bukanlah monopoli, tapi sesuai amanah Dewan Pers yang diatur di UU No 40 tahun 1999. “Bagi Media yang belum daftar silahkan penuhi syarat begitu aja. Biar jadi bagian keluarga besar Dewan Pers.
Karena kalau anak yang di luar nikah ada, tapi kan juga harus terdaftar, biar mendapatkan hak warisan kan harus daftar,” ucap Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA.(Heri Apriyanto).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *