DPD-AWPI Desak Dinas PUPR Provinsi Lampung, Sebutkan Nama Oknum Wartawan Main Proyek

oleh -0 views

DPD-AWPI Desak Dinas PUPR Provinsi Lampung, Sebutkan Nama Oknum Wartawan Main Proyek

DPD-AWPI Desak Dinas PUPR Provinsi Lampung, Sebutkan Nama Oknum Wartawan Main Proyek

Bandar Lampung – Ada soal terkait harga diri dan takaran Profesionalitas Wartawan yang hingga belum terjawab. Yakni soal pernyataan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Lampung, Nurbuana yang menyebutkan ada 127 orang yang mendapatkan Proyek, termasuk Oknum Wartawan.
“Itu banyak mas ada Wartawan, macem-macemlah. Itu ada 127 orang”, ungkap Nurbuana, saat dikonfirmasi terkait tuduhan bagi-bagi Proyek yang disampaikan LSM saat demo, Kamis (01/08/2019) lalu.

Pernyataan Nurbuana jelas mengagetkan, karena tegas menyatakan ada Wartawan main Proyek. Namun sayangnya, hingga kini belum ada desakan dari kalangan Wartawan atau Media massa yang meminta Klarifikasi lebih rinci terkait Wartawan yang main Proyek tersebut.
“Ini memalukan! Ini bisa menjadi fitnah, dan harus segera diklarifikasi”, tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD-AWPI) Provinsi Lampung, Hengki Ahmat Jazuli, Senin (12/08/2019).

CEO Haluan Lampung Group Hengki Ahmat Jazuli meminta Sekretaris PUPR Provinsi Lampung Nurbuana untuk menjelaskan kepada Publik siapa saja Wartawan yang main Proyek tersebut.
“Bagi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), pernyataan itu sebagai tamparan keras terhadap Prinsip Independensi Wartawan. Jadi, sebaiknya umumkan saja, agar tidak menimbulkan fitnah diantara Wartawan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD-AWPI) Provinsi Lampung Hengki Ahmad Jazuli menegaskan, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) sejauh diri menahan diri dan tegas mengingatkan Wartawannya tidak ikut-ikutan main Proyek.
“Kami tidak Apriori apakah itu bentuk bagi-bagi Proyek di PUPR. Tapi ini bisa menjadi jalan bagi Kejaksaan untuk menelusuri lebih dalam”, tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD-AWPI) Hengki Ahmad Jazuli.

Sebelumnya, desakan Pengungkapan pun datang dari Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Provinsi Lampung.
“Temuan adanya Indikasi permainan pada Proyek Dinas PUPR Provinsi Lampung, dapat dijadikan petunjuk awal untuk melakukan Proses Hukum,” tegas Direktur Eksekutif SIKK-HAM Provinsi Lampung Hi.Marta DN, saat dimintai dihubungi via telepon, Kamis (01/08/2019).

Menurut Direktur Eksekutif SIKK-HAM Provinsi Lampung Hi.Marta DN, Kejati diharapkan peka terhadap aspirasi masyarakat yang mengusung temuan penyimpangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung. Terlebih Proyek yang dikelola Dinas PUPR Provinsi Lampung, sebab Proyek ini berpotensi menimbulkan kerugian Negara.
“Kejati Provinsi Lampung harus lebih peka menyikapi temuan-temuan terkait Proyek Infrastruktur khusunya di Provinsi Lampung,” tandas Direktur Eksekutif SIKK-HAM Provinsi Lampung Hi. Marta DN.
Diberitakan sebelumnya, ada dugaan bancaan Proyek di Dinas PUPR Provinsi Lampung, mulai dari bagi-bagi dan Setor Proyek. Dugaan ini mencuat dalam aksi massa yang tergabung dalam parlemen jalanan, saat menggelar aksi di kantor Dinas PUPR Provinsi Lampung, Rabu (31/07/2019).

Kordinator Aksi Suadi Romli, dalam orasinya mengungkapkan, pihaknya menduga proyek di Dinas PUPR Provinsi Lampung sudah terkondisi, dan disusupi oknum dari luar Dinas yang mengatasnamakan partai dan orang-orang Gubernur.
Massa aksi mendesak Gubemur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mencopot secara tidak hormat Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung.
Mendesak Kejati Provinsi Lampung untuk segera menangkap bandit-bandit, mafia anggaran di Dinas PUPR Provinsi Lampung dan menghukum seberat-beratnya.(Heri Apriyanto).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *