Pemko Subulussalam Defisit Anggaran, 20 Wakil Rakyat Kunker Ke Bandung ??

  • Bagikan

Pemko defisit 20 Wakil rakyat kunker ke Bandung??

Globalinvestigasinews.co.id

 SUBULUSSALAM : Informasi menguap  20 anggota DPRK Subulussalam mau berangkat ke Bandung Jawa Barat, dengan agenda  “kunker” ke DPRD Bandung, diakhir masa jabatan mereka nanti  pada 19 Agustus 2019 yang akan datang.

Hal ini diakui oleh Sekwan DPRK Subulussalam Khainuddin SKM kerika ditanya beberapa wartawan kota Subulusaalam, 20 anggota DPRK,ditambah 8 Pendamping Keberangkatan para wakil rakyat ini. 

  Informasi yang dikutip media Ginews dana keberangkatan  menelan anggaran Rp291 juta dari APBK 2019, sementara di sisi lain,keperluan Dinas, Badan dan kantor saat ini “kesulitan” menarik uang di tengah kondisi keuangan pemko yang sedang “kritis”akibat defisit.

 Menurut Sekretaris Dewan, ketika di konfirmasi beberapa wartawan mangatakan, jumat 2/8/2019 bahwa kunker DPRK ini ke Bandung tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 agustus 2019, dari 20 anggota DPRK 18 orang telah positif ikut tinggal 2 orang lagi yang belum memastikan,alias belum mendaftar.

  Selain itu,8 ASN pendamping juga ikut mendampingi anggota Dewan ini, jadi jumlah seluruh dana yang dibutuhkan kesana sebanyak rp 291 juta, sehingga kondisi ini menjadi perbincangan ditengah masyarakat, dengan bahasa disaat kondisi kuangan pemko kritis masih tega sempat pelisiran ke pulau jawa, dengan dana yang bukan sedikit??
Sementara gaji honorer hampir diseluruh SKPK hanya diplotkan 6bulan saja, diathun 2019 ini. disisi lain lagi para supir pejabat pun nyaris beberapa bulan belum dibayarkan.

 Khainuddin menambahkan biaya kunker ke  DPRD Bandung yang mencapai Rp291 juta tersebut telah dilakukan penarikan dari kas daerah sehingga tinggal menunggu keberangkatan.

 Kunker ini, kata Sekwan mengambil tiga topik, pertama masalah PAD, kedua tentang kesehatan, dan destinasi wisata,  hasil kunker tersebut,
nantinya menjadi bahan rekomendasi dari lembaga legislatif kepada eksekutif, agar ilmu yang diperolah di Bandung dapat diterapkan di Kota Subulussalam.

 Masa bakti mereka walau pun mereka mau berakhir masa jabatan mereka, tapi masih timbul gairah menghabiskan wang rakyat dengan alasan Kunker, kata pengamat kebijakan didaerah ini. 

 Keputusan program kegiatan ini adalah eksekutif, bukan legislatif,akan tetapi menurutnya ilmu  yang diperoleh di sana, akan nanti direkomendasikan ke pihak Pemerintah kata Khainuddin dengan nada datar
J, Saran

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: