Dugaan Temuan Reklamasi Pantai di Teluk Lengung

oleh -9 views

Temuan Reklamasi Pantai di Teluk Lengung

Temuan Reklamasi Pantai di Teluk Lengung

Batam, 17 Agustus 2019 Hari Selasa, 14 Agustus 2019 awak media Globalinvestigasinews.co.id melakukan investigasi lahan-lahan bodong yang diperuntukkan KSB yang berada di daerah Kabil.

Temuan Reklamasi Pantai di Teluk Lengung

Dari hasil investigasi tersebut ditemukan 1 lokasi yang telah berdiri sebuah hanggar atau workshop, disamping kiri terlihat ada setapak jalan yang menurut pendandangan mata ada sebuah dermaga beton yang telah selesai dibangun.

Temuan Reklamasi Pantai di Teluk Lengung

Namun jalan menuju kearah dermaga tersebut masih dalam tahap reklamasi. Dengan cekatan awak meďia mendekati lokasi tersebut dan menanyakan kepemilikan lokasi tersebut.

Ijin bang “Siapa pemilik Lokasi ini” ?? Dan jawaban yang diperoleh dari seorang pekerja/mandor reklamasi tersebut “Kami tidak tau pak dikarenakan saya baru 1 hari bekerja”. Namun berdasarkan dari pengamatan awak media bahwa lokasi tersebut sudah berjalan lama.

Berlanjut dari tidak bisa mendapatkan informasi dari para pekerja maka awak media pun kembali ke arah Nagoya. Dalam perjalanan terpikir agar ada pemecahan masalah ini, maka awak media berkoordinasi dengan DPC LSM AMPUH Budiman Sitompul dan Ketua KPLHI Kepri Evi Yuliana,SE.

Maka tanggal 15 Agustus 2019 siang sesuai jadwal kami tim 5 orang berangkat yaitu Budiman Sitompul (DPC LSM Ampuh), Evi Yuliana, SE (Ketua KPLHI Kepri), Indra Dinan (Pimum Kritisnews), Taher (wartawan, Sekjen LSM Majelis Rakyat Kepri), dan awak media globalinvestigasinews.co.id berangkat menuju lokasi.

Setibanya di lokasi, tim mendapati adanya aktivitas baik itu yang berada di dalam hanggar atau workshop maupun tetap melaksanakan kegiatan penimbunan Laut dengan mempergunakan tanah yang berasal dari pemotongan bukit seberang lokasi penimbunan.

Tidak berselang lama, ada sebuah pick-up berwarna hijau datang, kemudian dengan sigap tim menemui dari itulah tim mengetahui bahwa itu adalah seorang kontraktor bersama pengawas yang bernama Amir (kontraktor) dan Edison (pengawas).

Ketika dikonfirmasi pemilik dari lokasi yang melakukan reklamasi ini, keduanya masih tetap berkelit dan mengatakan tidak tau. Maka dari itu Budiman Sitompul (alias Tom) meminta menghentikan aktivitas reklamasi tersebut. Dengan pembicaraan yang sangat alot terhadap amir, maka amir menelephon salah seorang yang setelah berbicara melalui ponsel amir itu adalah seorang RW teluk lengung sekitar lokasi, maka Tom memberikan penjelasan namun tetap alot. Namun akhirnya RW pun menyerah untuk menghentikan aktivitas penimbunan. Selang beberapa saat amir pun membuka pemiliknya yang dikenal dengan pak kumis. Disana tim menghubungi pak kumis, untuk memastikan ijin yang dimiliki, namun karena sesuatu hal kesibukan beliau, maka diputuskan Setelah shalat jum’at bertemu untuk mengetahui kepastian lebih Pasti. Sebelum meninggalkan kami para awak media meliput tanggapan dari kedua Ketua LSM ini menyangkut masalah Reklamasi Pantai. Tanggapan dari Budiman Sitompul bahwa kami menduga kegiatan atau aktivitas yang dilakukan ini masih belum mengantongi ijin sama sekali dari pihak terkait yang berwenang dan menjual atas nama masyarakat dan akan melaporkan kepada KLHK secepatnya. Begitu pula dengan tanggapan Evi Yuliana, SE bahwa aktivitas ini berdasarkan ilmiahnya telah melanggar aturan Tata Ruang. Apabila telah melanggar aturan Tata Ruang berarti si pemilik tidak ada mengantongi ijin.

Terkait pernyataan dari amir yang menjelaskan adanya pembicaraan atau kesepakatan antara pemilik dengan masyarakat setempat kedua ketua ini menyatakan bahwa itu adalah internal mereka, namun kami berdua juga masih belum mengetahui ijin apa yang si pemilik miliki, contohnya PL, UKL, UPL, maupun amdal serta ijin reklamasinya. Maka sebagai tindak lanjutnya kami akan menelusuri pemiliknya agar jelas untuk melayangkan surat somasi hingga gugatan yang akan kami lakukan sebagai tindak lanjutnya. Apabila menemui pemiliknya sebaiknya mengurus seluruh ijin baru ada kegiatan atau aktivitas di lokasi ini penjelasan kedua ketua ini. Bukannya hanya dengan memanfaatkan warga masyarakat yang ada namun warga tidak mengetahui sampai dimana ijin yang dimiliki pengusaha tersebut.

Ketika ditanya mengenai keterkaitannya instansi-instansi yang membackup pengusaha ini, maka dengan tegas bersama mengatakan kami akan menelusuri dahulu tidak mau menuduh tegasnya kembali.

Disamping itu Tom menjelaskan bahwa jelas terkait Reklamasi laut di daerah teluk lengung kecamatan punggur yang peruntukkan pabrik/gudang kopra tidak ada sama sekali izin lingkungan.untuk itu LSM AMPUH bersama KPLHI akan melaporkan segera ke Polda Kepri@Krimsus polda kepri agar dapat di proses secara Pidana sesuai UU 32 THN 2009 di pasal 36 ayat dan pasal 109 yg berbunyi setiap seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan reklamasi tanpa mengantongi izi lingkungan di kenakan pidana penjara 1-3 tahun dan denda 1-3 Milayar rupiah

Akhirnya tim menyetujui untuk pertemuan tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 2019 tepatnya pukul 14.00 tim bersama Pak Kumis disekitaran Batam Center, Pak Kumis dengan nama asli Amrin mejelaskan bahwa “Saya bekerja sama dengan salah seorang anggota Dewan Kota Batam Komisi III yang bernama Nyangnyang Harris dari Partai Gerindra untuk membuat usaha produksi sejenis santan kara dengan menggunakan tenaga yang berasal dari ibu-ibu rumah tangga masyarakat setempat Teluk Lengung ini.

Dan lokasi tersebut adalah milik Bapak Nyangnyang Harris. Saya hanya menyewa kepada Beliau tuturnya. Namun setelah Pihak awak media mengkonfirmasi kepada Bapak Nyangnyang Harris menyangkut kepemilikan Lahan yang berada di Teluk Lengung tersebut, Beliau membantah keterlibatannya dan Saya hanya membantu untuk pengurusan ijin-ijinya saja ujar beliau. Keterangan Beliau bahwa Amrin lah yang merupakan tangan kanan pengusaha yang hingga berita ini dimuat, belum diketahui nama aslinya. Dan juga Beliau menyatakan memang belum ada ijinnya dan sudah disarankan jangan ada aktivitas apapun juga. Namun Amrin selalu menjual nama saya tegas Nyangnyang Harris.

Sekali lagi ditegaskan Ketua DPC LSM AMPUH (ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP) bersama Ketua DPD LSM KPLHI (KOMITE PEDULI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA), Budiman Sitompul dan Evi Yuliana, SE menegaskan “Akan melaporkan segera ke Polda kepri@Krimsus Polda Kepri agar dapat di proses secara Pidana sesuai UU 32 Tahun 2009 di pasal 36 ayat dan pasal 109 yang berbunyi setiap seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan reklamasi tanpa mengantongi izin lingkungan di kenakan pidana penjara 1-3 tahun dan denda 1-3 Milayar rupiah” tutup mereka berdua. (Saut Barani)

Temuan Reklamasi Pantai di Teluk Lengung

Temuan Reklamasi Pantai di Teluk Lengung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *