18 Pelanggaran Hukum Yang Bisa Diselesaikan Di Gampong

oleh -0 views

18 Pelanggaran Hukum Yang Bisa Diselesaikan Di Gampong

Ginews Aceh Singkil, Hari Terakhir Bimtek Penyusunan Qanun Kewenangan Kampung yang mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Singkil No. 22 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Kampong (Desa).

Peserta Bimtek berjumlah 53 orang dari berbagai Desa itu, Pada hari ke-3 Bimtek melakukan Oreintasi ke Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupten Aceh Aceh Singkil, Desa Pasar Kecamatan Singkil, Kamis 29/08/2019.

Dalam Pemaparanya Wakil Ketua II Ustazd Jakirun Pohan. S, Ag. M.Pd, menyampaikan bahwa Aceh memiliki Kewenangan tersendiri berdasarkan Undang-undang, “ucapnya.

Yang perlu diketahui Desa (Kepala Desa), Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat-Istiadat di Gampong

” Sengketa atau perselisihan yang bisa diselesaikan di level Kampong sesuai dengan qanun No 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat-istiadat di gampong(Desa).

Diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Aceh, Majelis Adat Aceh dan Kapolda Aceh No:189/677/2011/No:1054/MAA/XII/2011/No:B./121/I/2012, Tentang Penyelenggaraan Pleradilan Adat Gampong dan Mukim atau butan lain di Aceh.

” Jadi tidak melibatkan ak Kepolisian, Prinsipnya berdamai agar rukun kembali tanpa permusuhan, Itu utamamanya peradilan Adat, “ucap Jakirun.

” Para pengambilan keputusan adalah Kepala Kampong, Badan Permusyawaratan Kampong dan perangkat Perangkat Kampong.

Kita mengakui bahwa peran Majelis adat Kampong dalam menyelesaikan pelanggaran di Kampong masih belum berjalan.

Namun kita berharap dikungan para pihak untuk mendukung jalanya hukum adat di Kampong, kita akan sosialisasikan hal ini, dalam paparan Jakirun siang itu.

*(HTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *