Hadiri Rapat TPAKD Provinsi Lampung, Bupati Tanggamus Siap Mendukung dan Sukseskan Program KPB

  • Bagikan

Hadiri Rapat TPAKD Provinsi Lampung, Bupati Tanggamus Siap Mendukung dan Sukseskan Program KPB

Hadiri Rapat TPAKD Provinsi Lampung, Bupati Tanggamus Siap Mendukung dan Sukseskan Program KPB

Bandar Lampung – Bupati Kabupaten Tanggamus Hj.Dewi Handajani, SE,MM., mengikuti Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung sekaligus Pengenalan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) di Ballroom Swissbell Hotel, Bandar Lampung, Rabu (28/08/2019).

Rapat yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Indra Krisna, para Bupati dan Walikota Se-Provinsi Lampung, serta jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi serta Pemkab/Pemkot Se-Lampung.

Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ikut berperan dalam Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) ditingkat Kabupaten/Kota.
“Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Kabupaten/Kota dapat menjadi Forum Koordinasi dan Komunikasi mengenai Program yang sedang berjalan. Untuk itu, semua Kabupaten/Kota harus masuk dalam sistem Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar tidak terjadi permasalahan. Sebab akan mempermudah, meningkatkan dan mempercepat akses keuangan daerah, seperti memudahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jamkrida, terutama Kartu Petani Berjaya (KPB) nantinya,” ujar Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi.

Menurut Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Kartu Petani Berjaya (KPB) adalah salah satu pogram unggulan Pemerintah Provinsi Lampung yang mendorong kesejahteraan petani dan memberikan jaminan masa depan dalam kelangsungan kehidupan petani.

Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, menjelaskan selama ini proses pertanian dari hulu ke hilir masih belum terintegrasi dengan baik. Selain itu petani juga masih sulit mendapatkan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang disebabkan oleh minimnya informasi, dan tidak tersedianya agunan tambahan sebagai salah satu syarat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, lanjut Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, dirinya juga merupakan Ketua Forum Komunikasi Petani Berjaya (FKPB) Provinsi Lampung. “Jadi Bupati/Walikota harus menjadi Ketua Forum Komunikasi Petani Berjaya (FKPB) di daerahnya, sehingga tidak terjadi permasalahan lainnya,” terang Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi.

Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, menambahkan Kartu Petani Berjaya (KPB) dapat membantu para petani dalam mengatasi kebutuhan sarana produksi. Juga menunjang pemberian kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian, pembinaan manajemen usaha tani, penanganan pasca panen dan kepastian pasar, serta bantuan permodalan dan beasiswa bagi anak petani berprestasi. Dalam hal ini Bupati harus memastikan dan memverifikasi petaninya dengan benar.
Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, meyakini Kartu Petani Berjaya (KPB) akan mampu mengangkat harkat dan martabat petani di Kabupaten/Kota guna meningkatkan perekonomiannya. “Kedepan juga harus ada jadwal kunjungan Bupati untuk melakukan sosialisasi terkait Kartu Petani Berjaya (KPB) ini sebagai wujud keseriusan kita. Selain itu pihak bank dan pihak terkait lainnya akan ikut didalamnya. Keberhasilan program ini tidak lepas dari komitmen dan peran para pemimpin daerah di Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,” harap Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi.

Seperti diketahui, visi Provinsi Lampung dalam lima tahun kedepan adalah Rakyat Lampung Berjaya, yang diimplementasikan ke dalam 33 janji kerja. Salah satu program Prioritasnya adalah membangun sektor Pertanian berbasis kluster dengan menitik beratkan pada peningkatan kegiatan hilirisasi melalui Kartu Petani Berjaya (KPB).

Lebih lanjut Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, menjelaskan Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk sekitar 9 juta jiwa merupakan daerah agraris dan sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 33 persen terhadap PDRB. Dimama dari jumlah penduduk tersebut, sekitar 70 persen berdomisili di perdesaan dan hidup sebagai petani. Namun dari penduduk yang tinggal diperdesaan, sekitar 20 persen merupakan penduduk miskin.
“Kepada para Bupati, kita harus pinggirkan mereka yang 20 persen ini. Kita harus bekerja keras membantu dan mengangkat mereka, karena mereka saudara kita dan sudah menjadi tangung jawab Negara untuk hadir membantunya,” jelas Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Indra Krisna menyatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai langkah ini sangat tepat karena Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibentuk di Kabupaten/Kota seyogyanya selaras dengan program kerja yang sudah dibentuk ditingkat Provinsi.
Ia menjelaskan bahwa salah satu peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) adalah menerobos percepatan lembaga jasa keuangan untuk bisa memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada pelaku usaha mikro yang selama ini tidak terlayani dengan baik olah lembaga keuangan. “Untuk itu, saya sangat mengapresiasi kepada Bupati/Walikota yang sudah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan bagi yang belum membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diharapkan untuk segera membentuknya,” jelas Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Indra Krisna.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibentuk di Kabupaten/Kota, jelas, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Indra Krisna, dapat selaras dengan program kerja yang sudah dibentuk ditingkat Provinsi. “Harus ada keselarasan Program kerja yang ada di Kabupaten/Kota dengan tingkat Provinsi,” pungkasnya.

Terpisah Bupati Kabupaten Tanggamus Hj.Dewi Handajani, SE,MM., didampingi Sekda Kabupaten Tanggamus Drs Hamid Heriansyah Lubis, M.Si., dan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanggamus Sony Isnaini, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan secepatnya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kabupaten Tanggamus. Beliau juga mengapresiasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang diluncurkan oleh Gubernur Provinsi Lampung. “Tentunya kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada bapak Gubernur Provinsi Lampung yang telah meluncurkan program Kartu Petani Berjaya (KPB) ini. Untuk itu kami siap mendukung dan mensukseskan program tersebut. Dalam rangka meningkatkan Kemajuan dan Kesejahteraan Petani, khususnya di Kabupaten Tanggamus,” pungkas Bupati Kabupaten Tanggamus Hj.Dewi Handajani, SE,MM. (Heri Apriyanto).

Hadiri Rapat TPAKD Provinsi Lampung, Bupati Tanggamus Siap Mendukung dan Sukseskan Program KPB
  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: