Akibat Kurang Koordinasi Kantor BUMDes Dipagar Warga

oleh -4 views

Akibat Kurang Koordinasi Kantor BUMDes Dipagar Warga

Akibat Kurang Koordinasi Kantor BUMDes Di Pagar Warga

Ginews Aceh Singkil, Tidak ada penyelesaian ganti rugi tanah, ahli waris alm Titah pagar Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Lapahan Buaya Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil, Sabtu 31/8/2019.

Kejadian pemagaran Kantor BUMDes dilakukan anak almarhum Amansyah (29) bersama saudara-saudaranya.

Amansyah menjelaskan kepada Global investigasinews.com, pemagaran atau engaplingan tanah ini berawal sebelum orangtuanya meninggal.

“Awal pertama kronologinya, Kepala Desa setempat memaksa agar Kantor BUMDes dibangun di tanah kami seluas 30 M3 tersebut, namun Alm ayah saya menolaknya, Kepala desa tetap ngotot membangun kantor diatas tanah kami itu,” katanya.

“ Pembangunannya pun dilakukan oleh pihak desa, Karena ayah saya tidak mau ribut ia meminta kepada kepala desa agar mengganti rugi hak atas tanah itu sebesar Rp5 juta.

Namun Kepala desa menolak dan hanya mau membayar Rp 3 juta, Almarhum ayah saya mencari jalan tengah dan meminta cukup dibayar Rp 4 juta saja dan hal itu tidak diindahkan oleh kepala desa tersebut,” sambung Amansyah.

Tetap Bangun Kantor
Pihak desa terus membangun kantor itu, tanpa ada kejelasan bagaimana penyelesaiannya. “Pada saat sengketa masih bergulir, ayah saya meninggal. Dan persoalan ini diambil alih oleh paman saya, adek dari ayah,” terangnya.

Selanjutnya, menurut Amansyah, karena tidak ada itikad baik dari pihak desa, mereka sepakat tidak lagi mau tanah itu diganti rugi. “Dan akhirnya kami lakukan pemagaran,” katanya.

Amansyah menambahkan, persoalan itu telah beberapa kali mereka laporkan ke pihak terkait, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan.

Kepala Desa pun tidak mau membayar ganti rugi bahkan dia berbicara, ” Saya tidak mau membayar sebanyak itu, Dan kalau kalian tidak mau dibayar Rp 3 juta, silahkan bongkar saja kantor itu’,” terang Amansyah menirukan.

“Kami berharap kepada pihak-pihak terkait agar mengembalikan tanah kami ini,” ucap Amansyah dengan nada sedih.

Salah seorang warga yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, pemagaran memang dilakukan oleh yang punya tanah.

Hal itu akibat tidak adanya koordinasi yang dilakukan pihak desa dengan pemilik tanah.

“ Itu dipagar oleh pemilik tanah, Karena pemerintah desa tidak ada melakukan pendekatan pada saat akan membangun Kantor BUMDes itu, sehingga dilakukan pemagaran,” ucapnya.

Sementara itu salah satu Media ingin melakukan komfirmasi terhadap Kepala Desa Lapahan Buaya Arifin via telepon perihal persoalan pemagaran Kantor BUMDes namun hanphone tidak aktif.

*(HTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *