PT. KAS Diduga Melakukan “Perlawanan Hukum” Terkait Hutan Lindung

oleh -15 views

PT. KAS Diduga Melakukan “Perlawanan Hukum” Terkait Hutan Lindung

Redaksi Global InvestigasiFokus Berita

PT. KAS Diduga Melakukan Perlawanan Hukum

Batam, 03 September 2019 Berdasarkan investiģasi Awak media Globalinvestigasinews.co.id, KSB yang bermasalah walaupun sudah ada plàng papan yang dipasang oleh BP Batam sebagai pemegang otoritas ijin Lahan namun masih tetap dilanggar oleh pihak PT. KAS

Dari foto yang diambil oleh Awak media, terlihat bahwa plang tersebut ditutupi dengan plang dengan tulisan “Kavling Anak Melayu”. Disamping itu juga terpampang dipagar 2 buah spanduk yang bertuliskan “Selamat Datang Mayjen Purn TZ, SW di Taman Yasmin kebun Batam-Kepri dalam rangka Diskusi Publik dan warga penataan”.

Setelah awak media melakukan kroschek kembali beradasarkan berbagai pemberitaan di media Telisik News.com tanggal 13 Juni 2019 bahwa Dir Lahan BP Batam menyatakan “Lahan yang terletak di RT 03/RW 14 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa adalah Hutan Lindung dan belum ada peruntukannya serta tidak ada menjual Lahan kavling yang Berada di Ruli Taman Yasmin Kebun kepada
PT. KAS

Saat tiba dilokasi, awak media menemukan adanya aktivitas penimbunan mangrove dengan sebuah beko, melihat kedatangan awak media, yang berpura-pura hendak membeli kavling, maka dengan sigap 2 orang mendatangi dan menanyakan “mau ngapain pak?” Maka awak media pun langsung mengatakan masih ada kavling yang kosong?” Dengan hati berbunga2 dari pembicaraan tersebut bahwa salah seorang tersebut bernama JN dengan No Hp 081360634xxx merupakan pengawas lahan tersebut sekaligus memperjual belikannya dengan mengabaikan Plang yang telah di pasang oleh pihak KLHK ditutupi dengan plang yang bertuliskan Kavling Anak Melayu.

Selanjutnya awak media mengkonfirmasi kepada pihak PT. KAS dengan menyatakan bahwa “Lahan ini adalah untuk penataan dari ruli kebun Taman Yasmin tutur salah seorang yang diminta oleh Direktur PT. KAS Ind tersebut.

Setelah pertemuan tersebut, awak media meminta statement dari DPC LSM Ampuh (Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup) Budiman Sitompul dengan peryataannya “Ini Lahan jelas tidak memiliki Ijin dan di depan terpampang plang dan garis police yang seharusnya tidak ada 1 kegiatan pun”.

Menyikapi hal ini, jelas sekali terlihat bahwa PT. KAS diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU. Dan juga disini Saya juga melihat tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh BP Batam maupun KPHL terhadap kegiatan yang dilakukan apapun itu bentuknya didalam daerah yang sedang di police line oleh KLHK.

Disamping itu juga DPD KPLHI Kepri Evi Yuliana,SE menyikapi dari sisi UU yang tertera di Papan Plang yang dipasang KLHK ini, PT. KAS jelas sekali telah melanggar sesuai UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 98 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dikenai Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara dan Denda paling banyak 15 Milyar Rupiah, dan UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 tentang “Setiap orang dilarang :
a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan Hutan secara tidak sah.
b. Merambah kawasan Hutan.
c. Melakukan penebangan Pohon dalam kawasan Hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 1-6 sesuai ketentuan yang ada
dan Pasal 78 ayat 2 tentang Ketentuan Pidana yang berbunyi ” Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a, b, dan c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 milyar Rupiah
Serta UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 36 dan Pasal 109 yang berbunyi “setiap seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan reklamasi tanpa mengantongi izi lingkungan di kenakan pidana penjara 1-3 tahun dan denda 1-3 Milayar rupiah”.

Maka kami (DPC LSM AMPUh & DPD KPLHI Kepri) Budiman Sitompul bersama Evi Yuliana,SE segera “Akan melaporkan segera ke Polda kepri@Krimsus polda kepri agar dapat di proses secara Pidana” tutur mereka berdua, Dan juga kami akan menyurati instansi terkait untuk mencabut baik ijin terkait lahan maupun legalitas perusahan tersebut dikarenakan dipandang dengan mata kepala sendiri dengan dugaan sengaja melawan “hukum” tutup Budiman Sitompul.

Begitu pula awak media mengkonfirmasi kepada Bapak Lamhot Sinaga KPHL Unit II Batamdi seputaran Batam Center pukul 18.24 WIB yang menyatakan bahwa “Lahan KSB yang di kelola oleh PT. KAS telah ditelusuri secara pemetaan merupakan murni Hutan Lindung yang terutama merupakan mangrove”.(Saut Barani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *