Penyataan RCW, KPLHI & Ampuh Terhadap Reklamasi Golden Prawn

oleh -0 views

Penyataan RCW, KPLHI dan Ampuh Terhadap Reklamasi Golden Prawn

Batam, 12 September 2019 Terkait reklamasi-reklamasi yang ada di Batam ini dan juga dengan OTT Gubernur Non aktif Nurdin Basirun terkait Reklamasi Piayu, masih terlihat banyak sekali reklamasi yang berjalan tanpa memandang aturan yang berlaku.

Apabila kita mengacu juga dengan RZWP3K yang sampai saat ini sudah dihentikan, namun banyak Para pengusaha besar yang diduga tutup mata akan Undang-undang maupun terkait tata ruang sudah jelas melanggar.

Berikut pernyataan yang diberikan oleh LSM DPD RCW (Riau Corruption Watch) Muren Mulkan, LSM DPD KPLHI Kepri (Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia) Evi Yuliana, SE, LSM DPC AMPUH (Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup) Budiman Sitompul bersatu untuk membawa semua berkas komplit ke KLHK ( Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) serta KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait juga dengan OTT Gubernur non aktif Nurdin Basirun, terang mereka.

RCW, KPLHI dan AMPUH mengatakan bahwa Diduga Lahan Reklamasi yang dilakukan oleh Golden Prawn tidak sesuai dengan Luasan Dokumen Amdal yang ada. Maka dari itu, Kami meminta untuk KLHK dan KPK untuk mengaudit ulang Dokumen Amdal Golden Prawn.

Begitu juga terkait dengan reklamasi yang masih berjalan di beberapa wilayah contohnya di Bintan, Tanjung Pinang, Anambas, Karimun, Batam ( Teluk Tering, Piayu, Golden Prawn, Harbour Bay) tutup mereka Bertiga.

(Saut Barani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *