Warga Bidare Dan Marga Taepue Tuntut Ganti Rugi Hak Ulayat, Pemda Sorsel Terkesan Menghindar

oleh -3 views

Warga Bidare dan Marga Taepue Tuntut Ganti Rugi Hak Ulayat, Pemda Sorsel Terkesan Menghindar.

Teminabuan- Pembangunan jalan trans bidare kokoda yang sumber anggaranya dari APBN sebesar Rp 3 Milyar,  yang di bangun oleh Kementerian pembangunan daerah tertinggal (KPDT), Proyek tersebut di kerjakan oleh PT. Nusantara Papua , waktu pelaksanaan terhitung dari januari hingga desember 2019 .”Kata sekertaris LSM Gerimis, yang  juga selaku ketua Mahasiswa bidare “Frengky Onim, sabtu (14/09/2019)

Lanjutnya, saat ini aktifitas di lokasi  proyek di hentikan sementara oleh Warga bidare dan marga taepue, karena tidak ada kejelasan yang pasti dari pemda sorsel
terkait ganti rugi hak ulayat dan tanaman tumbuh.

Warga bidare dan marga taepue merasa ada sesuatu yang kurang beres dalam pekerjaan jalan trans Bidare Kokoda, apakah pembebasan hak ulayat dan pembayaran tanaman tumuh ini tanggungjawab pemda sorong selatan atau kontraktor PT.Nusantara Papua.”ucapnya

Menurut Onim, biasanya kalau kegiatan proyek, kontraktor cuma menangani kegiatan fisik pekerjaan dan ritual adat, sedangkan pembebasan hak ulayat serta pembayaran ganti rugi tanaman tumbu, itu biasanya diselesaikan pemerintah daerah  sebelum kegiatan proyek di lakukan.

Kami sangat mengapresiasi kebijakan yang di lakukan oleh PT.Nusantara Papua, yang mempunyai semangat membangun walaupun dengan kondisi medan yang kurang baik.ungkapnya

Bahkan PT Nusantara papua juga sudah melakukan kordinasi dan kesepakatan yang baik dengan warga bidare dan marga taepue, sebelum bekerja pihak kontraktor sudah melakukan ritual adat bersama, dengan perjanjian akan membayar uang permisi sebesar RP 110 juta, dengan catatan kalau proyek sudah selesai.

Kesepakatan  MOU sudah di lakukan antara masyarakat pemilik hak ulayat dan pihak kontraktor, namun dalam perjanjian kesepakatan hanya sepihak, pasalnya dalam pertemuan tidak ada  perwakilan dari  pemda sorong selatan, padahal pemda sorsel yang mengusulkan proyek ini ke Kementerian PDT.

Lebih lanjut Onim, Warga bidare dan marga taepue, meminta Pemda sorsel harus terbuka, jangan bodohi masyarakat, setau kami biasanya  ganti rugi hak ulayat serta tanaman tumbuh, itu murni tanggungjawab pemda, bukan tanggungjawab kontraktor pelaksana.

Rencananya marga taepue dan warga kampung bidare akan menggugat pemda sorong selatan  ke pengadilan, terkait ganti rugi tanaman tumbuh dan hak ulayat.” tegas Onim.

Onim juga menambahkan, menyangkut studi kajian analisis dampak lingkungan AMDAL harus kami pertanyakan, karena pekerjaan jalan bidare kokoda, hampir sebagian besar hutan sagu yang di gusur oleh PT.Nusantara Papua.

“Bersamaan dengan waktunya, Media Global Investigasi News , mencoba menghubungi pemda sorong selatan, dalam hal ini kepala dinas PU “Alfius Way, SE, lewat sms via WhatsApp, kamis 14/09

Alfius menjawab, ritual adat pembangunan jalan trans bidare kokoda, sudah di bayar oleh PT.Nusantara  Papua sebesar RP 100 juta lebih, uang tersebut di serahkan langsung ke pemilik hak ulayat,warga Bidare dan marga Taepue, itu informasi yang saya ketahui.”ucapnya

Sedangkan ganti rugi tanaman tumbuh, akan di bayar oleh PT. Nusantara Papua, setelah pekerjaan selesai 100%, itu informasi yang saya terima dari pihak kontraktor dan pak Onim,  sesuai dengan hasil kesepakatan  kontraktor pelaksana dan warga bidare dan marga taepue”kata Alfius

Untuk memastikan, apakah benar ucapan yang di sampaikan kepala Dinas PU Kabupaten Sorong selatan, bahwa hak ulayat dan ganti rugi tanaman tumbuh menjadi tanggungjawab kontraktor pelaksana,

Pada hari senin 16/09, Media Global Investigasi News, mengkonfirmasi hal ini ke kantor  PT.Nusantara papua yang beralamat di km 11 depan kampus Viktori” Direktur Haji Yunus, menjawab sesuai aturan dan pengalamannya, dimana mana Kontraktor cuma tau saja bekerja, menyangkut dengan hak ulayat itu tanggungjawab pemerintah daerah.”ucapnya

Yunus juga menjelaskan, di dalam kontrak kerja jalan trans bidare kokoda tidak  di cantumkan pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh dan  hak ulayat.yang ada hanya murni belanja kegiatan fisik pekerjaan.

Yunus berharap, ada etikat baik dari pemda sorsel untuk menyelesaikan ganti rugi tanaman tumbuh dan hak ulayat marga taepue dan warga bidare, sehingga kami bisa bekerja mebangun isolasi jalan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kokoda.”(Elsina )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *