Demo Supir Dump Truk Bermuatan Material Ke Gedung DPRD Kabupaten Batanghari

oleh -2 views

Globalinvestigasinews.co.id ■ Batanghari – Demo supir Dump Truk bermuatan material ke Gedung DPRD Kabupaten Batanghari

Rombongan supir Dump Truk pengangkut material tiba digedung DPRD Kabupaten Batanghari (20/9) dalam rangka Demontrasi surat edaran BPH Migas kuota JBT tahun 2019, aksi demo dapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian mapolres dan Satpol PP Kabupaten Batanghari, dalam orasinya pendemo menuntut :

  1. Pimpinan Dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari dapat membawa suara mereka ke BPH Migas terkait larangan menggunakan BBM solar bersubsidi bagi Dump Truk khusus muatan material
  2. Agar dapat mengizinkan pengisian minyak solar bersubsidi ke SPBU yg ada di Kabupaten Batanghai
    [21/9 12:49] Fahri Jambi GI NEWS Baru: Batanghari
  3. Pihak SPBU mendahulukan pengisian minyak solar bersubsidi ke Dump Truk pengangkutan material dari pada angkutan Batu Bara
  4. Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka semua angkutan yg menggunakan BBM solar bersubsidi tidak diperkenankan mengisi di SPBU sebelum tuntutan kami belum dipenuhi

Para pendemo disambut langsung oleh Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Batanghari M. Zen dan beberapa anggota DPRD dan langsung menemui pendemo dan bersedia menerima aspirasi masyarakat.

Koordinasi lapangan demontrasi supir Dump Truk material Kemas Agustian dalam orasinya menolak keras surat edaran BPN Migas No. 3865. E/ KA BPH/2019 kepada pimpinan sementara dan anggota DPRD Batanghari agar dapat membawa suara kami ke BPH Migas terkait larangan Menggunakan BBM solar bersubsidi bagi Dump Truk khusus yg mengangkut barang meterial
Hadir juga pegawai SPBU 243664 Sungai Buluh Sunaryo yang juga mewakili rekan-rekan SPBU lainnya, Sunaryo mengatakan ini bukan kehendak kami, untuk mengisi BBM Solar berubsidi ke kendaraan Dump Truk saudara, tapi kami diperintah oleh BPH Migas Jakarta. Sunaryo mengeluarkan surat edaran yang melarang pengisian BBM Solar bersubsidi dihadapan pimpinan sementara dan anggota DPRD serta perwakilan pendemo isi larangan itu sbb: S

Surat edaran BPH Migas No. 3865.E/KA BPH/2019
Dilarang menggunakan JBT jenis minyak solar bagi kendaraan pengangkut hasil perkebunan kehutanan dengan jumlah roda lebih dari 6 dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan, maksimal pembelian JBT jenis solar untuk angkutan barang rada 4 sebanyak 30 liter / kendaraan/ hari roda 6 atau lebih sebanyak 60 liter/ kendaraan/ hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter /perkendaraan/hari, di larang menggunakan JBT jenis minyak solar untuk kendaraan motor dengan tanda Nomor berwarna dasar merah mobil TNI, POLRI, sarana transfor tasi air milik pemerinta, mobil tengki BBM, CPO, Truk, Truk trailer,Truk gandeng dan mobil molen (pegaduk semen), usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, tranfortasi, motor tempel dan pelayanan umum tampa menggunakan surat rekomondasi dari instansi berwenang. (Prindakop)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *