LSM PKR-N Kawal Laporan Masyarakat Terkait Kades Sukaramai KecamatanTapung Hulu Atas Dugaan Penyelewengan APPD 2018

oleh -0 views

LSM PKR-N Akan Kawal Laporan Masyarakat Terkait Kades Sukaramai KecamatanTapung Hulu Atas Dugaan Penyelewengan Anggaran Pembiayaan Pembangunan  Desa Tahun 2018

Pekanbaru,Global Investasi News. Co. Id,
Sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia No. 71 Tahun 2000,tentang tata cara pelaksanaan, peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan  dalam pencegahan tindak pidana korupsi Bab 11 Pasal 2 ayat(1) menyatakan tiap orang, organisasi masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan komisi mengenai perkara tindak  pidana korupsi, 

Berdasarkan Undang- undang inilah masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar melaporkan Arusman selaku  Kepala Desa  yang  selama ini memimpin tidak pernah transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2018,yang diduga penyalah gunaan ini secara sengaja dilakukan oleh Kepala Desa, Hal ini disampaikan Andika Purwanto SH selaku Wakil Ketua Umum LSM Pilar Kesejahteraan Rakyat-Nasional(PKRN), 

Andika mengatakan, “Dengan rasa kecewa masyarakat sehingga bersama-sama membuat pengaduan/laporan ke berbagai instansi  pemerintah dan ke penegak  hukum seperti :
1, Polda Riau pada tanggal 5/3/2019
2,Pemerintah DPMD Kampar 3/1/2019
3,DPRD Kampar 3/1/2019
4,Ketua DPRD Kampar 7/1/2019
5,Kejari Kampar 3/1/2019

Adapun prihal laporan tersebut  terkait 
1,Dugaan Pengelembungan Anggaran  Biaya Pembangunan Desa tahun 2018,yang mana uang untuk pembangunan Desa Sukaramai sebesar Rp, 1.228.837.000 tersebut tidak dibangunkan sepenuhnya, 
2,Pengelembungan dana upah tenaga kerja dan tukang, 
3,Pengelembungan harga material dan pengelapan  material, 
yang diduga Pengelembungan ini secara sengaja dilakukan oleh Kepala Desa,ucapnya, 

Lanjutnya, “Dengan pengaduan/laporan dari tokoh masyarakat dan warga saya berharap kepada pihak instansi pemerintah dan penegak hukum segera menindaklanjuti nya , karena sudah hampir beberapa bulan masyarakat melaporkan sepertinya tidak ada tanggapan, apakah ini yang dinamakan kebal Hukum sehingga tidak ada proses dari pengaduan /laporan tersebut,”tegasnya, 

Andika menambahkan, “meminta dengan tegas kepada pihak Pemerintah atau Penegak Hukum untuk dapat memprosesnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku jangan terkesan tebang pilih untuk menyelesaikan atas pengaduan ataupun laporan dari masyarakat yang dampaknya menjadi image yang buruk terhadap Pemerintah dan Penegak Hukum itu sendiri,

Dan kami akan tetap kawal atas pengaduan ataupun laporan masyarakat, dan  kalau memang perlu nanti nya kita yang akan buat laporanya langsung, “tutupnya, 

Ketika dikonfirmasi Kepala Desa Sukaramai Kec, Tapung Hulu, Kabupaten Kampar melalui via ponsel dengan no 082171xxxxxx
tidak di jawab. (Saepul Lubis) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *