DESA PARANGLOMPOA MELAKSANAKAN MUSYAWARAH DESA

oleh -8 views

DESA PARANGLOMPOA MELAKSANAKAN MUSYAWARAH DESA

Gowa GI NEWS.
Mushawarah desa penetapan prioritas anggaran Dana Desa, tahun anggaran 2020. Dan penetapan peraturan desa, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa paranglompoa. Tahun anggaran 2019, berlangsung di aula kantor desa paranglompoa kec. Bontolempangan kab. Gowa kamis 26 september 2019.
Hadir dalam rapat musyawarah desa tersebur, camat Bontolempangan H. Muslimin, kepala desa paranglompoa H. Muh. Yusuf HP, beberapa anggota BPD dan semua kepala dusun dan Ketua RT/RW desa paranglompoa.
Turut hadir UPT PPKB Bungaya – Bontolempangan H. Amir, Ketua Tim IST kec. Bontolempangan yang mewakili Dinas PMD kab. Gowa Jufri dan pendamping desa.
Kepala desa Paranglompoa H. Muh. Yusuf HP dalam sambutannya menyampaikan, agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan bermasyarakat di desa Paranglompoa.
Janganlah kita selalu menilai daerah orang, tetapi marilah kita bersama sama membangun desa kita keberhasilankehidupan di desa kita sendiri.
Dalam hal pertanian dan perkebunan. H. Muh. Yusuf HP selaku pemerintah desa. Menghimbau masyarakat desa Paranglompoa untuk berhati hati dalam melakukan pembakaran si musim kemarau ini. Meminta untuk mewaspadai terjadinya kebakaran lahan, yang kemungkinan akan meluas ke wilahah perkebunan masyarakat lainnya.
Dalam musyawarah desa Paranglompoa tersebut, disepakati masing masing dusun mendapatkan satu kegiatan proyek anggaran dana desa yang di prioritaskan untuk anggaran 2020.
Salah satu kepala dusun di desa Paranglompoa, Dusun Ta’buakang Miseng mempertanyakan anggaran 2019 yang lalu. Dimana proyek anggaran 2019 yang di tangani kepala desa paranglompoa yang telah habis masa jabatannya H. Icuk Sugiarto. Masih menyisahkan proyek rabat beton sepanjang 75 meter. Miseng sebagai kepala dusun Ta’buakang menanyakan kenapa tidak diselesaikan. Dan anggarannya di kemanakan, ucap Miseng.
Yusup Tonto sebagai ketua BPD desa Paranglompoa menjawab pertanyaan Miseng mengatakan, yang berhak menjawab kemana anggaran rabat beton tersebut, hanya KPK, kepolisian dan Kejaksaan.
Karena anggaran 2019 tersebut, tanggung jawab H. Icuk Sugiarto saat masih menjabat kepala desa.
Ketua DPD I LSM PENJARA INDONESIA sulawesi selatan Syarifuddin Sultan yang di undang kepala desa paranglompoa menyimak berlangsungnya rapat musyawarah desa tersebut mengatakan. Jika penyimpangang anggaran dana desa yang terjadi di desa paranglompoa ini. Seharusnya pendamping juga ikut bertanggung jawab. Kenapa saya katakan demikian, anggaran dana desa tidak akan cair tanpa persetujuan pendamping dalam hal memberikan sertifikasi hasil realisasi penggunaan anggaran dana desa tersebut.
Saya sendiri masih mencari proyek kincir desa paranglompoa yang di anggarkan 80 juta lebih melalui dana desa. Namun sampai saat ini, tidak dapat di temukan. Kedua proyek jambang yang seharusnya dikerjakan sepuluh, namun yang ada baru tiga unit. Dan masih banyak pelanggaran lainnya di desa paranglompoa tersebut, jika kita betul betul mau melakukan pemeriksaan dengan penuh rasa tanggung jawab, ucap Syarifuddin mengakhiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *