Wali Murid Mengusap Dada !!! Jelang UNBK SMPN 1 Sindangresmi Diduga Pungut Iuran Dana Komputer

  • Bagikan

Ginewstvinvestigasi.com ■ Pandeglang –  Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Sindangresmi 1 Kecamatan Sindangresmi, Pasalnya sebagian Wali Murid bertanya tanya dan mempertanyakan iuran tersebut.

Disisi lain Ia harus mempersiapkan uang sebesar itu demi keberlanjutan pendidikan dilain pihak jangankan untuk menyediakan uang sebesar itu, kalau pun bisa paling dicicil, lantaran cuaca kemarau yang sama sekali tidak mendukung .’ yang mengakibatkan terdampak gagal panen.

Sementara untuk uang saku anak sekolah setiap hari pun pas pasan ’ Keluh salah satu Wali Siswa seraya mengusap dada, (25/09/2019)

Taufik Azis salah satu Guru SMPN 1 Sindangresmi belum lama ini yang ditemui di sekolah mengatakan bahwa sekolah tidak ikut campur dalam persoalan itu .’ Itu adalah Keputusan Musyawarah antar Wali Murid dengan Komite dengan mekanisme yang sudah ditempuh baik Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen dan tembusan – tembusan pada Instansi yang berkepentingan dan UNBK itu satu keharusan ‘ Kilah Azis seakan tahu betul persoalan itu

Jika betul sudah di tembuskan pada Kadisdikbud berarti yang menembuskan sudah mengantongi tanda tangan si penerima dalam lembaran expedisinya sekaligus surat itu di bubuhi nomor register mengingat Komite adalah lembaga legal yang sudah pasti memiliki AD/ART.’ Hal itu tanyakan saja pada Komite.’ Jawab Azis berbalik keterangan.

Dari catatan yang disampaikan Habibi selaku Ketua Komite SMPN 1 Sindangresmi melalui Ponselnya kepada wartawan mengatakan bahwa itu bukan pungutan itu adalah iuran infak, jangan sampai wartawan salah dalam menulis pemberitaan karena akan menjelekan nama sekolah

Informasi terakhir Ato Kepala SMPN 1 Sindangresmi mengatakan dalam pesan WhatsApp, ‘Sudah disampaikan pada Kabid SMP

Mencermati persoalan itu dan merujuk pada Juknis BOS Tahun 2019 atau Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 contohnya soal Asset atau Sarana dan Prasasarana terlampir pada lembaran Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) BAB IV Halaman 52 adapun soal UNBK masih berkutat di sesuatu yang tabu sebagaimana tertuang dalam keputusan tersebut.

Demikian di utarakan M Rusdi Sekjen DPD LSM Gempita Kabupaten Pandeglang.

‘Kami harap pihak Sekolah agar mengkaji ulang persoalan itu . Disamping menghilangkan kesan adanya pungutan dan Wali Siswa pun banyak memahami ketimbang menyesali keputusan itu.’ Ttandas Rusdi *** ( Nuryahman )

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: