SOAL PROGAS DAN KINERJA KEPSEK SDN SUKARAJA 2 PENGAWAS DINDIKBUD PULOSARI AKAN SEGERA SIKAPI

  • Bagikan

SOAL PROGAS DAN KINERJA KEPSEK SDN SUKARAJA 2 PENGAWAS DINDIKBUD PULOSARI AKAN SEGERA SIKAPI

Pandeglang – Firdaus F Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang usai mendengarkan penjelasan dari wartawan soal Program Gizi Anak Sekolah melalui Direktorat jenderal Pendidikan Dasar (Progas) di Sekolah Dasar Negeri Sukaraja 2 (SDN) berikut kinerja Sugandi selaku Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Sukaraja 2 yang bersumber dari pihak internal sekolah bahwasannya beliau nyaris satu pekan tidak masuk kerja lantaran berkabung.Awal Pekan lalu (30/9/19) Firdaus mengatakan .’ Insya Allah Saya akan datang pada yang dimaksud,tadi Saya telphon tidak di angkat.’ Terangnya.

          Sebelumnaya Media ini menerima watsapp dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang usai pemanggilan Kepsek SDN Sukaraja 2 beberapa hari lalu,diperoleh keterangan bahwa Kepsek mankir dari segala apa yang selama ini dikatakan baik oleh media maupun oleh Internal Sekolahnya.

          lalu bagaimana dengan Progas,Program yang dinilai cukup baik sekaligus memberikan nilai tambah soal makanan yang memiliki kadar gizi menjelang sarapan pagi bagi Murid-murid SDN Sukaraja 2 ternyata di ketahui bahwa Sekolah tersebut pada suatu waktu tepat jam Istirahat belajar mengajar,hanya membagi-bagikan sebuah Nasi bungkus dengan sebilah telur lalu ditaburi Krupuk., ironisnya saat kejadian itu salah satu Guru mengatakan ‘ Itu adalah sisa.’ Katanya singkat.Entah sisa siapa ?! sebab kalimat sisa memilki pengertian yang kurang layak apalagi di konsumsi oleh Murid yang belum hapal betul soal Makanan sehat bersih dan memiliki kandungan protein serta karbohydrat berikut Vitamin sebagaimana aturan tertulis dari Progas tersebut.

          ‘Mencermati persoalan itu dikhawatirkan adanya anggaran Progas yang konotasinya tidak selaras dengan LPJ , sebab selama ini SDN-SDN yang memperoleh Progas salah satunya adalah SDN Sukaraja 2 disamping tidak memasang banner atau papan informasi terkait bantuan dari Pemerintah juga nota-nota perbelanjaan dari anggaran yang di alokasikan untuk membeli beberapa kebutuhan Makan dari penjual sendiri,sepertinya hal tabu untuk di perlihatkan,’ Ujar M Rusdi Sekjen LSM DPD Gempita Kabupaten Pandeglang.

          Menurut Rusdi sebaiknya Kadisdikbud,atau Korwil,atau Pengawas atau institusi yang berkepentingan selain harus menerima dan mengantongi bukti realisasi pengalokasian anggaran sekaligus tanggap ketika ada persoalan yang dianggap urgent ‘kami khawatir terjadinya akal-akalan perbelanjaan maupun laporan pertanggung jawaban yang hanya sebatas gugur kewajiban semata,pada akhirnya menjadi komunitas sorotan sosial kontrol untuk lebih apresiasif masuk ke juknas juknis yang sebenarnya.’ Pungkasnya.*** ( Nuryahman)

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: