LSM PKR-N DPW RIAU AKSI DAMAI DI MA MENUNTUT PEMBAYARAN GANTI UNTUNG JALAN TOL PEKANBARU-DUMAI

oleh -2 views

Pekanbaru,Global Investigasi News, Co. Id, Lembaga Swadaya Masyarakat Pilar Kesejahteraan Rakyat Nasional (LSM PKR-N) Dewan Pimpinan Wilayah Riau, kembali melakukan aksi damai menuntut pembayaran ganti untung Jalan Tol Kandis Provinsi Riau, 

Aksi damai tersebut di laksanakan di depan kantor Mahkamah Agung (10/10/2019), dalam aksi damai yang di hadiri dari massa LSM PKR-N DPW RIAU  berjumlah hampir 100 orang, massa tersebut menuntut pembayaran ganti rugi lahan milik dari Saudara Syahrizal Pane yang terkena pembangunan proyek jalan Tol Pekanbaru Dumai, 

Aksi sempat tertahan akibat penutupan ruas jalan Veteran serta semua jalan yang menuju kantor Mahkamah Agung, akhirnya massa berjalan sambil berorasi menuju kantor Mahkamah Agung dengan isi orasi yaitu menuntut hak Syahrizal Pane agar di bayar sesuai dengan harga yang pantas.

Yang mana aksi ini adalah aksi lanjutan sebelumnya pada tanggal 03/10/2019 yang lalu dengan tuntutan yang sama, setelah berorasi hampir 1 jam, akhirnya perwakilan massa DPW LSM PKR-N RIAU di terima oleh perwakilan Mahkamah Agung beserta Saudara Syahrizal Pane untuk mendengarkan dan bermusyawarah terkait masalah yang di alami oleh Saudara Syahrizal Pane, setelah itu massa berkumpul dan membubarkan diri dengan tertib,

Ketika di konfirmasi Media ini Novan Haryadi selaku Ketua DPW LSM  PKR-N Riau mengatakan, “Setelah diterima dari perwakilan Mahkamah Agung dan mendapat tanggapan yang baik dalam penyelesaian masalah anggota kita ini, kita dan Tim Kuasa Hukum akan melaporkan pihak Pengadilan Negri Siak ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 

Lanjutnya, “Sebab dugaan kita ada unsur kesengajaan atas tidak  keterbukaan pihak pengadilan Negeri Siak kepada saudara Syahrizal pane tentang -Softcopy/CD  yang terlampir pada berkas dalam kondisi pecah.”yang di beritahukan dari pihak Mahkamah Agung tertanggal 20 Februari 2019. Kami juga akan melaporkan dugaan korupsi panitia pembebasan jalan Tol tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tutupnya, “tutupnya.(Saepul Lubis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *