Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis/Prona

oleh -33 views

Global Investigasi News ■ Dicuplik dari Surat Keputusan Tiga Menteri yaitu tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis/Prona.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat terdaftar.

Dalam rangka penyelenggaraan pembiyaan peesiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah dan membebaskan bembiayaan bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya PTSL dan pengaturan sumber pendanaan PTSL yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN).
Dan biaya penyiapan dokumen penguasaan/pemilik tanah, sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud diatas itu belum diatur dalam APBN.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud maka diperlukan sinergi kebijaksanaan dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Kementrian Dalam Negeri dan Kemnrrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Maka dari itu ketiga Mentri tersebut menetapkan keputusan bersama, sesuai inteuksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Setrategis Nasional.

Kesatu:

Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahan Nasional (BPN) menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan PTSL sebagai berikut :
A. Kegiatan penyiapan dokumen;

B. Kegiatan pengadaan patok dan metrai;

C. Kegiatan oprasional petugas kelurahan/desa.

Kedua :

Mentei Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memfasilitasi persiapan pendaftaran tanah sistematis, melalui sisialisasi kepada masyarakat.

Ketiga :

Mentri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A) Menganggarkan biaya PTSL yang tidak tertampung dalam APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah;

B) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertifikat dan Pendaftaran Tanah Sistimatis;

C) mensosialisasikan PTSL keseluruh masyarakat;

D) Memerintahkan Inspektorat Daerah untuk berkordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait PTSL, seauai Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen tersebut yaitu merupakan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilik/penguasa tanah, tanah yang dimiliki/dikuasai bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguwasaan tana secara separodik sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bersama ini.
Pembiayaan Patok dan Materai, patok sebanyak 3 buah sebagai pembatas tanah dan metrai 1 buah sebagai pengesal Surat Pernyataan.
Biaya kegiatan oprasional petugas kelurahan/Desa, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :

1). Biaya pengadaan dokumen pendukung;

2)Biaya pengangkutan dan pemasangan patok;

3)Transportasi petugas kelurahan/Desa dari kantor Kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumentasi yang diperlukan.

Adapun pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL tersebut terbagi atas ;

A. Kategori 1 ( Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat, Propinsi Maluku, Propinsi Maluku Utara, Propinsi NTT) sebesar Rp 450.000,00 ;

B) Kategori 2 ( Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi NTB) sebesar Rp 350.000,00;

C) Kategori 3 ( Propinsi Guruntalo, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Sumatra Utara, Propinai Aceh, Propinsi Sumatra Barat, Propinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000.00;

E) Kategori 4 ( Propinsi Riau, Propinsi Jambi, Propinsi Sumatra Selatan, Propinsi Lampung, Peopinsi Bengkulu, Propinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000.00;

D) Kategori 5 ( propinsi Jawa san Bali) sebesar Rp 150.000.00.

Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud diatas tidak termasuk pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh.

Dalam hal biaya persiapan pwndaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana yg dimaksudkan diatas, Mentri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *