Soal Transport Guru Honorer, Sekda Angkat Bicara

oleh -9 views

PALI ■ ginewstvinvestigasi.com – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) melalui leading sector Diknas Pendidikan telah melakukan penunggakan terhadap uang transport bagi guru honorer di Kabupaten Pali. Tak tanggung-tanggung uang yang sangat dinantikan oleh ribuan guru honorer di Kabupaten Pali tersebut menunggak hingga enam bulan lamanya.

Sekda Pali, Syahron Nazil mengatakan pada Anggaran induk di tahun 2019 transport bagi guru honorer di Kabupaten Pali adalah sebesar Rp300/bulan. Namun, karena adanya kebijakan Bupati untuk menaikkan uang transport guru yang semula Rp300 menjadi Rp800ribu/bulan sehingga pembayarannya menjadi menunggak.

“Pada mulanya Rp300, lalu ada kebijakan Bupati dinaikkan menjadi Rp800. Itukan cukup untuk beberapa bulan. Sehingga sisanya dibayarkan pada Anggaran perubahan,” ujar Sekda saat dijumpai Media ini di ruang kerjanya, Rabu (16/10/19).

Lanjut Sekda, untuk melakukan pembayaran pada anggaran perubahan tentunya ada proses yang harus dilalui.

“Agustus, kita kan baru selesai ketuk palu. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lagi diproses untuk disetujui di provinsi. Dan Perbup Bupati juga lagi difasilitasi oleh Provinsi. Sekarang tidak bisa biro hukum bikin Perbup sendiri,” ujarnya.

Menurut Sekda sebenarnya mereka (Para Guru Honorer_ref) tidak perlu mengeluh karena Bupati telah menaikkan uang tersebut.

“Kalau saya berpikir transport tidak dinaikkan. Setelah perubahan kita naikkan. Tapi, Bupati telah mengambil kebijakan nie. Karena ada permintaan dari para guru. Kalau tidak salah di peringatan hari guru mereka minta dinaikkan. Pak ini terlalu kecil, sehingga Bupati menaikkan, tapi ternyata blunder. Ketika dinaikan mereka nanya,” papar Sekda.

Sekda menekankan jika uang transport itu beda dengan uang gaji, lantaran bukan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Beda dari gaji Kebijakan tersebut diambil dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara, kita hampir 300 miliar lebih belum dibayar oleh pusat. Tapi Ok lah mereka tidak tau masalah ini,” ujar Sekda.

Kedepannya saya tegaskan, Perbupnya harus tegas tidak serta merta mereka harus menerima Rp800ribu/bulan.

“Harus berdasarkan kinerja mereka. Kalau jarang masuk otomatis kita akan potong. Dan bagi siapapun yang melanggar perjanjian kerja kita harus berikan sanksi tegas. Mungkin Bulan 10 atau 11 ini sudah kita bayarkan,” pungkasnya. (Kaisar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *