Ebi Suhaebi : BPD Dan Pegawai Desa Dilarang Rangkap Jabatan

oleh -204 views

Pandeglang- Kasi pemerintahan kecamatan jiput Ebi Suhaebi menegaskan kepada pegawai pemerintah desa (pemdes) maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak boleh rangkap jabatan.

Saat ini, banyaknya aduan dan pertanyaan yang datang dari masyarakat bahwa pegawai desa maupun BPD ada yang rangkap jabatan. Soal ini menjelang adanya pemilihan akan melakukan evaluasi, Ebi suhaebi mengaku saat ini masyarakat sangat antusias untuk mencalonkan BPD banyak pertanyaan dari masyarakat seputar pencalonan BPD .

Pertanyaan itu masuk dari sana sini bahwa ada pegawai desa maupun BPD rangkap jabatan. Ada yang kerja sebagai PNS, ada juga yang perangkat desa, ada juga yang sebagai tenaga honorer di sekolah,” ucap ebi, kepada awak media.

Menurut Ebi, siapa saja yang mencalonkan diri sebagai DPD silahkan memiliki hak tapi harus ada ijin dari atasnya secara tertulis. Jika tidak maka harus memilih salah satu pekerjaan.

“Untuk anggota BPD, Kecamatan Jiput menyadari bahwa yang memilih adalah masyarakat. Namun tidak bagus apabila harus rangkap jabatan, karena hal tersebut yang bersangkutan tidak akan fokus terhadap tupoksi pekerjaannya.

Ebi meneruskan “Diharapkan sadar diri untuk Fokus satu pekerjaan saja. Anggota BPD melayani masyarakat dan mengembangkan visi misi desa maupun kabupaten sampai nasional,” ujarnya. Kamis 24/10/19

Ebi Suhaebi, S.Pd (Kasi Pemerintahan Kecamatan Jiput), melihat begitu banyaknya masyarakat dari 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Jiput

Boleh sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa mencalonkan BPD,
PNS/TNI/Polri mencalonkan BPD,
dan merupakan langkah yang positif bagi masyarakat dalam menempatkan calon anggota BPD dari wilayahnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya BPD, salah satunya fungsi BPD adalah dapat menyalurkan aspirasi dari wilayah/dusun masyarakatnya. Dan keinginan kami dan keinginan masyarakat juga, kemitraan BPD dengan Kepala Desa kedepan harus lebih sinergisitas. ada 3 (tiga) sumber : Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD pasal 13, perda kabupaten pandeglang nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pasal 64, dan peraturan bupati nomor 40 tahun 2019 tentang pengisian dan pemberhentian anggota BPD.

Kita pahami dulu yang dimaksud perangkat desa yaitu Sekdes, kaur, kasi dan kadus. Calon anggota BPD tidak boleh merangkap sebagai perangkat Desa. Tetapi kalau perangkat desa mau menyalonkan boleh saja asal dia harus mundur terlebih dahulu dari perangkat desa dan ada persetujuan dari kepala desa.

Yang tergolong Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti : RT, RW, LPM, Karang Taruna, TP. PKK, Bumdes dan sejenisnya. Calon anggota BPD tidak boleh merangkap sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Sebagai hak pribadi, boleh mencalonkan anggota BPD, asal harus mundur dulu dari pengurus LKD dan atas persetujuan Kepala Desa.
Anggota BPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik. Ini juga jelas kalau merangkap tidak boleh. Tetapi hak pribadi jika mau mencalonkan, harus ditempuh surat pengunduran diri dari pengurus/anggota partai politik dengan dibuktikan surat pernyataan yang di tandatangani oleh pimpinannya.
Bagi PNS, TNI, Polri, boleh mencalonkan asal ada persetujuan/rekomendasi dari atasannya. Ade M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *