MASYARAKAT MINTA KEJARI BEKASI TINDAK LANJUTI LAPORAN DUGAAN KORUPSI DANA DESA SINDANG SARI

oleh -11 views

BEKASI Global Investigasi News. Jumat 25/10/2019. Laporan pengaduan warga Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten
Bekasi. Terkait penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilaporkan sejak tahun 2016, hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya sehingga warga Desa Sindangsari. Kecamatan Cabangbungin tersebut berencana akan melakukan aksi masa menggerudug Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi-cikarang untuk mempertanyakan Laporan Pengaduan yang hingga sat ini belum ditindak lanjuti secara serius.

Bukti laporan pengaduan warga, bukti surat sudah disampaikan berikut saksi, dari unsur BPD dan Tokoh Masyarakat sudah diperiksa oleh Team Pidsus (Pidana Khusus) Kejaksaan
Negeri Cikarang, lalu dilanjutkan survei lokasi tentang kebenaran laporan tersebut akan tetapi
hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi-Cikarang tidak mampu bertindak tegas terhadap oknum Kepala Desa yang dilaporkan, sehingga Kepala Desa Sindangsari semakin berani melakukan
tindakan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pemotongan honor terhadap pegawai Desa mulai dari Staff hingga RT/RW.
Jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Sindangsari Kecamatan
Cabangbungin kabupaten Bekasi berdasarkan penerimaan rekening sebesar :

  • Pada Tahun 2016 – 2018 sebesar Rp. 2.389.166.000 (dua milyar tiga ratus delapan
    pulu sembilan ribu seratus enam puluh ribu rupiah.
  • Pada Tahun 2018 -2019 sebesar Rp. 3.147.676.400 (Tiga milyar seratus empat puluh
    juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)
    Realisasi pengguanaan anggarat tersebut mengacu kepada ketentuan peraturan dan
    perundang-perundangan diantaranya Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017, ada 4
    poin skala prioritas pembangunan Dana Desa yaitu :
  1. Prioritas Pembanguan Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan
    dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  2. Prioritas Pembangunan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan
    program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
  3. Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang
    bidang kegiatan produk unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan, BUM Desa atau
    BUM Desa bersama, embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan
    desa.
  4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan unit
    yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
  5. Prioritas pembangunan Dana Desa aebagaimana dimaksud ayat (1) wajib
    dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa diruang publik yang
    dapat diakses oleh Masyarakat Desa.

Jika merujuk peraturan Permendes No. 19 Tahun 2017 dan Kepala Desa mengikutinya
maka masyarakat desa menjadi sejahtera dikatakan YANTO Alias Rojak, kepada MEDIA Global Investigasi News. Sangat disayangkan lanjut Yanto, pada pelaksanaannya jauh panggang dari api.
kenapa demikian lanjut yanto, karena Kepala Desa khususnya Desa Sindangsari Kecamatan Cabangbungin dari 4 poin skala prioritas sesuai permendes tersebut tidak sepenuhnya diikuti dan dijalankan dengan baik dan benar, terutama Pembangunan Fisik pada
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 tidak ada yang direalisasikan untuk pembangunan Fisik nya,
baik itu insfrastrukur, jalan lingkungan maupun, pembangunan Fisik lainnya, Namun di LPJ tertuang
sehingga saya tidak pernah menandatangani LPJ tersebut mengingat LPJ yang dibuat haruslah sesuai
dengan Fakta kegiatan fisik di lapngan.
Mengingat undang-undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dari peran serta masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, lanjut Yanto Mantan Anggota BPD Sindangsari, melaporkan ke Kejaksaan Negeri Cikarang
denga harapan agar Kepala Desa Sindangsari bisa diproses sesuai Aturan hukum yang berlaku atas dasar
dugaan penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan Hukum dan tindak pidana korupsi.
laporan tersebut diterima dan ditanda tangani oleh kasi Pidsus, kemudian beberapa orang saksi pun dipanggil
dipinta keterangan, termasuk saya selaku BPD saat itu dua kali diperiksa sebagai saksi dan sudah dipintai
keterangan lengkap.

Kemudian pemeriksaan sampai dilanjutkan ke pemeriksaan lapangan, lalu saya tunjukan bukti2 Real dan fakta-fakta di
lapangan sesuai yang kami laporkan bahwa pada saat itu tidak ada satupun bukti kegitan fisik yang telah di bangun, yang bersumber dari anggaran Dana Desa, baik jalan lingkungan maupun pembangunan fisik lainnya.

Ada juga pembangunan2 jalan lingkungan yang ada sekarang, dananya dari anggaran Aspirasi Dewan, dengan adanya permasalahan tersebut kami warga masyarakat Cabang Bungin khususnya, Desa Sindangsari berencana akan melakukan aksi masa mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri kabupaten Bekasi-Cikarang untuk menindaklanjuti laporan yang sudah kami sampailkan. “tegas Yanto”.

Di lain pihak Ada ACONG Tokoh Pemuda Sindangsari membenarkan apa yang disampaikan yanto bahwa
Anggaran Dana Desa (ADD) tidak direalisasikan untuk pembangunan Jalan Lingkungan apalagi
sarana olahraga, adapun pembangunan jalan lingkungan yang ada saat ini sebagian besar bersumber dari dana Aspirasi Dewan bukan dari Dana Desa, dengan demikian heran jika di dusun kami jalan lingkungannya masih ada jalan tanah.
Yang lebih memprihatinkan lagi adanya pemotongan honor/gaji perangkat desa, saya
Acong selaku Staf Desa Sindangsari waktu itu saya hanya menerima Rp.300.000 tidak sesuai
dengan standar yang sudah ditetapkan waktu itu sebesar Rp.800.000 perbulan, dengan
demikian kami selaku masyarakat berharap kepada penegak hukum untuk Menindak tegas
oknum Kepala Desa Sindangsari ini, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang dan dugaan Korupsi Dana Desa. Karena hampir sebagian besar saat ini masyarkat saat ini, sudah mulai cerdas, kompak dan bersatu Untuk melawan kedzholiman oknum kades yang memang Terkenal Kebal Hukum di daerah cabang bungin. tersebut “Pungkas Acong”

(Chan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *