TEGAKAN SUPREMASI HUKUM !!! Redaksi Globalinvestigasinews Layangkan Surat Resmi Kepada Ir. H. Joko Widodo Presiden RI Terkait KETIDAKADILAN !!!

oleh -29 views

Ginewstvinvestigasi ■ Pontianak – Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Untuk menerapkan Negara Hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Negara Hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam Pancasila, Sila ke-5 yang berbunyi : “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Hal ini sangat jelas bahwa seluruh Rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali tdak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya atau miskin. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang.

Ketidakadilan Hukum Indonesia niscaya akan memperburuk citra diri bangsa, sekaligus “Menjajah Bangsa Sendiri.” ???, Maka dari itu Redaksi Media Cetak & TV – Online memberanikan diri berkirim Surat Laporan dan Pengaduan kepada yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo Prresiden RI perihal Laporan dan Permohonan KEADILAN HUKUM.

Inilah petikan Surat Laporan dan Permohonan Keadilan Hukum Redaksi Media Cetak & TV – Online Global Investigasi News kepada Ir. H. Joko Widodo Presiden RI.

Bandung, 5 November 2019

Nomor : 007/SLPKH/PR/RED/GIN/XI/2019
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Dan Permohonan “KEADILAN HUKUM”

Kepada Yth,
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di
Istana Negara

Dengan Hormat,
Pertama-tama kami mengucapkan, semoga Bapak Ir. H. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia beserta Keluarga dan Jajaran Kabinet Indonesia Maju 2019 – 2024 selalu dalam keadaan sehat dan sukses serta dalam lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Amin

DASAR :

  1. Pancasila dan UUD 1945
  2. Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
  3. Undang – Undang 1945 Pasal 28 Tentang Kemerdekaan Berserikat, Berkumpul, Mengeluarkan Pendapat Dan Pikiran Dengan Lisan Atapun Tertulis.
  4. Undang – Undang RI NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  5. Undang – Undang RI NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor. 68 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat Didalam Pengawasan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  8. Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS
  9. Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)
  10. Akta Notaris Pendirian Yayasan Media Pers Indonesia Nomor 6 Tanggal 2 Desember 1998 Notaris Gina R. Koswara, SH
  11. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 893/SK/MENPEN/SIUPP/1998 Tentang pemberian Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
  12. Surat Persetujuan dari Ketua Yayasan Media Pers Indonesia Tanggal 1 Maret 2019
  13. Nomor : 50/REG-NOT/III/2019 Notaris : Irene Noviyanti Magdalena, SH, M.Kn Pembukuan dan Pendaftaran hari Selasa Tanggal 19-03-2019 Tentang Dibukukan dan di Daftarkannya Media Cetak & TV – Online GLOBAL INVESTIGASI NEWS (globalinvestigasinews.id., globalinvestigasinews.co.id., Tabloid GLOBAL INVESTIGASI NEWS & GINEWS TV INVESTIGASI.COM.
  14. Hasil rapat jajaran redaksi Media Cetak & TV – Online GLOBAL INVESTIGASI NEWS (globalinvestigasinews.id., globalinvestigasinews.co.id., Tabloid GLOBAL INVESTIGASI NEWS & GINEWS TV INVESTIGASI.COM pada tanggal 4 November 2019 mengenai pengembangan berita Media Cetak & TV – Online GLOBAL INVESTIGASI NEWS (globalinvestigasinews.id., globalinvestigasinews.co.id., Tabloid GLOBAL INVESTIGASI NEWS & GINEWS TV INVESTIGASI.COM

Berdasarkan konsideran tersebut diatas kami memohon kepada yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia menerima permohonan kami untuk memperoleh KEADILAN HUKUM terkait masalah yang sedang di hadapi oleh Ibu Lusia suami dari Dance M Koordinator Wartawan Wilayah III Kalimantan Media Cetak & TV – Online GLOBAL INVESTIGASI NEWS (globalinvestigasinews.id., globalinvestigasinews.co.id., Tabloid GLOBAL INVESTIGASI NEWS & GINEWS TV INVESTIGASI.COM yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pontianak dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 335 KUHP.

Adapun permasalahan tersebut berawal dari Soni Komutu yang memasuki rumah Ibu Lusia tanpa izin dan mengintipnya saat sedang mandi, kasus tersebut sudah di mediasi dan dilaporkan ke Polresta Pontianak (Nomor Agenda 475/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Perihal Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penelitian Laporan (A1) Nomor B/715/VI/2019/Reskrim Tanggal 14 Juni 2019) namun hingga saat ini belum ada tindakan terhadap pelaku malahan Soni Komutu (Pelaku) melaporkan balik Ibu Lusia ke Polsek Pontianak Timur Dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/ 1121/VII/2019 Tanggal 5 Juli 2019 (Tanpa dicantumkan Model A atau B Jenis Laporannya dan diduga langsung dijadikan Tersangka didalam Surat Panggilan Kepolisian) saat kejadian di gereja dalam pertengkaran antara Ibu Lusia dengan Soni Komutu terkait permasalahan di rumah Ibu Lusia tempo hari, kini Ibu Lusia di tahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pontianak berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Print-/0.1.10/Eoh.2/10/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 dan Reg. Tahanan No. RT-730/PTK/10/2019 & Reg. Perkara PDM-701/PTK/10/2019 sedangkan Ibu Lusia saat ini masih memiliki anak dibawah umur yang masih perlu bimbingan dari sosok seorang Ibu serta adanya orang tua yang sedang sakit butuh perawatan & perhatian dari Ibu Lusia sebagai anaknya.

Maka dengan ini kami atas nama Jajaran Redaksi dan Keluarga Besar Media Cetak & TV – Online GLOBAL INVESTIGASI NEWS (globalinvestigasinews.id., globalinvestigasinews.co.id., Tabloid GLOBAL INVESTIGASI NEWS & GINEWS TV INVESTIGASI.COM memohon kepada Bapak Ir. H. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia untuk membantu kami dan melihat serta melakukan tindakan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Lusia khususnya kepada Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus tersebut guna memperoleh KEADILAN HUKUM serta Aparat Penegak Hukum dapat bersikap adil dalam perkara ini karena masalah ini menyangkut kemerdekaan sebagai Warga Negara Indonesia dan Hak Asasi Manusia serta kehidupan rumah tangganya khususnya anak yang masih butuh bimbingan dan belas kasih orang tuanya.

Terkait Soni Komutu Jajaran Redaksi Media Cetak & TV – Online GLOBAL INVESTIGASI NEWS (globalinvestigasinews.id., globalinvestigasinews.co.id., Tabloid GLOBAL INVESTIGASI NEWS & GINEWS TV INVESTIGASI.COM sudah memperoleh banyak informasi diduga negatif tentang dirinya dari berbagai pihak (semua bukti ada di Redaksi) juga semua pihak sudah siap untuk bersaksi dalam perkara antara Soni Komutu dengan Ibu Lusia termasuk Pimpinan dan Jemaat Gereja serta Kaperwil, Kabiro dan Wartawan/i juga Keluarga Besar Media Cetak & TV – Online GLOBAL INVESTIGASI NEWS di seluruh Indonesia siap mengawal dan membantu kinerja dan tugas Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap kasus ini.

Demikianlah Surat Laporan dan Permohonan KEADILAN HUKUM ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Pimpinan Redaksi
Media Cetak & TV – Online
GLOBAL INVESTIGASI NEWS

ASEP DARSONO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

  1. Wakil Presiden RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  2. Ketua MPR RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  3. Ketua DPR RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  4. Ketua DPD RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  5. Menko Polhukam RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  6. Menteri Pertahanan RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  7. Menkum HAM RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  8. Menteri Agama RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  9. Jaksa Agung RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  10. Kepala Kepolisian RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  11. Panglima TNI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  12. Ketua KOMNAS HAM RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  13. Ketua Kompolnas RI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  14. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan)
  15. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan)
  16. Kapolda Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan)
  17. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan)
  18. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan)
  19. Pangdam XII Tanjungpura di Pontianak (Sebagai Laporan)
  20. Walikota Kota Pontianak di Pontianak (Sebagai Laporan)
  21. Ketua DPRD Kota Pontianak di Pontianak (Sebagai Laporan)
  22. Kapolresta Pontianak di Pontianak di Pontianak (Sebagai Laporan)
  23. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak di Pontianak (Sebagai Laporan)
  24. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak (Sebagai Laporan)
  25. Dandim 1207/BS Pontianak di Pontianak (Sebagai Laporan)
  26. Camat Kecamatan Pontianak Timur di Pontianak (Sebagai Laporan)
  27. Kapolsek Pontianak Timur di Pontianak (Sebagai Laporan)
  28. Lurah Saigon Kecamatan Pontianak Timur di Pontianak (Sebagai Laporan)
  29. Ketua RW 016 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur di Pontianak (Sebagai Laporan)
  30. Ketua RT 002 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur di Pontianak (Sebagai Laporan)
  31. Pimpinan Umum Media Cetak & TV – Online GLOBAL INVESTIGASI NEWS (Sebagai Laporan)
  32. Ketua Biro Hukum Media Cetak & TV – Online GLOBAL INVESTIGASI NEWS (Sebagai Laporan)
  33. Ketua Umum PGI di Jakarta (Sebagai Laporan)
  34. Para Pimpinan Redaksi Media Cetak, TV, Online Radio (Sebagai Laporan)
  35. Para Ketua Ormas & LSM (Sebagai Laporan)
  36. Para Ketua Adat Kalimantan Barat (Sebagai Laporan)
  37. Pendeta & Jemaat Gereja Gesbasion di Pontianak Timur (Sebagai Laporan)
    Arsip

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *