Penerima Manfaat PKH & KPM Tidak Tepat Sasaran, Dinsos Pijay Dianggap Dinas Pecipta Konflik Sosial

oleh -0 views

Pidie Jaya – Warga mempertanyakan kinerja Kadinsos Pidie Jaya yang dinilai lamban dalam melakukan verifikasi data penerima manfaat PKH dan KPM di Pidie Jaya.

Setiap bantuan yang di salurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pihak Pemerintahan Gampong, Kata Miswar Sekdes Gampong Kutatrieng Kecamatan Meureudu.

Miswar menambahkan, apa saja bantuan yang mereka salurkan tidak pernah ada koordinasi, selama ini Dinsos selalu berdalih datanya di peroleh langsung dari pusat. Begitu juga dengan Pendamping PKH, Keuchik di Gampong saja mereka tidak kenal, kata Sekdes

Jumlah Penerima manfaat di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 31.720 KK, artinya hampir setengah KK masyarakat Pidie Jaya menerima bantuan tersebut. Jangan nanti anggapan masyarakat terhadap Dinas sosial dinas pencipta konflik, ujar Miswar.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program gagal bagi penduduk yang kurang mampu atau miskin, mengapa demikian? karena Pengawasan dari Dinas sosial, Koordinator Kabupeten (Korkab) untuk penerima PKH tidak tepat sasaran sehingga memang PKH ini saya anggap gagal karena tidak sesuai, lalu dimana letak kalimat Harapan dari kepanjangan PKH itu sendiri, tegas sekdes.

“Ia meminta Bupati Pidie Jaya untuk mengevaluasi kinerja Ibu Kadis, agar memperhatikan hal yang seperti ini, agar tidak adanya kecemburuan sosial terjadi antara penerima PKH yang seharus nya dengan penerima PKH yang tidak seharusnya menerimanya.” lanjut Miswar

Ia juga membeberkan, seharusnya Camat, Pemerintahan Gampong dan Pendamping PKH harus bekerjasama dalam hal pendataan agar data-data yang diperoleh sesuai dengan realita dilapangan. Sudah seharusnya Pemerintah menetapkan adanya tim pengawas PKH, supaya petugas tak semena-mena, katanya lagi.

“Yaa tentunya kalau petugas seperti itu, Dinsos harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sebagai Sekdes saya sedih melihat kondisi rakyat, hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah, dikarenakan yang mendapatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini diharapkan agar meraih kemajuan, menciptakan perubahan, imbuhnya.

“Bantuan PKH diberikan untuk mensejahterakan rakyat miskin, jadi kalau yang sudah kaya dikasi berarti ini namanya penyelewengan. Ini dicurigai, harus diproses itu petugasnya,” lanjut Sekdes.

Padahal Presiden Jokowi pernah mengingatkan agar bantuan-bantuan yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat benar-benar dimanfaatkan, tuturnya

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya, ketika dikonfirmasi awak media tidak ada jawaban sampai dengan berita ini diturunkan. (TS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *