Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus Pemkab Ajukan 3 Ranperda & MoU Perda Tahun 2020

  • Bagikan

Tanggamus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019, serta Rapat Paripurna Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Nota Kesepahaman Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, Senin (18/11/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hi.AM.Syafi’i, S Ag., Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, Forkopimda Kabupaten Tanggamus, para Asisten, Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanggamus, Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Tanggamus, Camat Se-Kabupaten Tanggamus, serta Pimpinan Partai Politik, Ketua APDESI Kabupaten Tanggamus, Ormas, Tokoh Masyarakat dan Insan Pers di Kabupaten Tanggamus.

Pelaksanaan Rapat Paripurna sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos. (F-PDIP), didampingi Wakil Ketua Irwandi Suralaga (F-PKB), Teddy Kurniawan (F-PAN) dan Kurnain (F-Nasdem).

Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Hi.AM. Syafi’i, S.Ag., dalam sambutannya menyampaikan  bahwa diperlukan penetapan kebijakan Daerah untuk menjadi pedoman yang memiliki legalitas kuat dalam pelaksanaannya.

Berkenaan dengan itu, Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Hi.AM.Syafi’i, S.Ag., menyampaikan Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, yaitu :

  1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru dan Tenaga kependidikan Kabupaten Tanggamus.
  2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan pemberhentian Kepala Pekon.
  3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Kabupaten Tanggamus.

“Walaupun penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini telah mempertimbangkan berbagai Aspek, namun Ranperda ini diperlukan masukan dan saran dari Dewan Yang Terhormat. Demi kesempurnaan Produk hukum yang kita berlakukan, sehingga nantinya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus, yang Insya Allah akan memberikan manfaat bagi Pembangunan Daerah di Bumi Begawi Jejama yang kita cintai ini, “tandas Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Hi.AM.Syafi’i, S.Ag.

Selanjutnya dilakukan juga Penandatanganan MoU Nota Kesepahaman Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020. MoU ini nantinya menjadi pedoman bagi Pemkab Tanggamus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2020 yang akan datang. (Kominfo/Heri Apriyanto).

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: