Informasi Buat Tim SABER PUNGLI !!! Pembuatan PTSL di Muktiharjo Kidul Kota Semarang Diduga Ada PUNGLI ???

  • Bagikan

Globalinvestigasinews.com ■ Semarang 19 November 2019 – Program Sertifikat Massal (PTSL) dari Pemerintah yang mengharapkan agar semua tanah yang ada di Indonesia bisa bersertifikat semua atau HM justru di manfaatkan sebagian oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Program sertifikat massal yang seharusnya dari pemerintah pusat gratis dan sampai di Pemerintah Daerah diduga dikenakan biaya Rp. 150 ribu justru di kelurahan Muktiharjo kidul mencapai Rp. 2,5juta/sertifikat, anehnya lagi ada beberapa warga yang sudah membayar Dp Rp. 1 juta kuranganya kalau sudah jadi untuk pembuatan sertifikat sampai sekarang kurang lebih satu tahun belum jadi, hal ini di alami Warga Bugen RT 03 RW 01 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Saat di temui wartawan di rumahnya warga bercerita bahwa dirinya ikut sertifikat massal dan di janjikan sama oknum RW tiga bulan sudah jadi dan pembayaran yang pertama DP Rp. 1 juta dulu nanti pelunasan saat sertifikat sudah jadi dan warga juga tidak di beri tanda terima pembuatan sertifikat atau serah terima uang pembuatan sertifikat masal tersebut dari oknum RW situ, karena lama jadinya akirnya warga kerumah oknum RW menanyakan sertifikatnya sudah jadi apa belum.? tapi kata RW nanti tak tanyakan dulu dan setiap di tanyakan begitu juga jawabanya sampai sekarang sudah satu tahun lebih belum jadi.

Warga Muktiharjo Kidul yang sertifikatnya belum jadi sangat mengharapkan sertifikat dia bisa jadi sesuai janji RW dulu, warga menambahkan bahwa tetangga tetangga sudah jadi sertifikatnya dan pembayaranya juga sama DP dulu 1juta dan kuranganya Rp. 1,5 juta kalo sertifikat sudah jadi tapi miliknya dia belum jadi sampai sekarang, yang jadi pertanyaan wartawan apakah pembuatan sertifikat masal sampai Rp. 2,5 juta ?

Masih di RT/RW yang sama wartawan ketemu dengan warga yang kebetulan ikut sertifikat massal juga tapi pembuatannya melalui NA, oknum Panitia, warga juga menceritakan kepada wartawan bahwa dia ikut sertifikat massal 2 bidang tanah dan sudah membayar DP Rp. 2 juta kepada NA, oknum Panitia dari Maret 2019 sampai sekarang juga belum jadi, padahal dulu NA, oknum Panitia berjanji kepada warga tersebut 3 bulan sertifikatnya sudah jadi, dan kurangannya yang Rp. 3 juta kalau sudah jadi sertifikatnya karena warga ini mengajukan 2 bidang tanah, total bayarnya Rp. 5 juta untuk dua bidang tanah.

Ketika wartawan konfirmasi kerumah RW yang bersangkutan ternyata tidak ada di rumah, dan wartawan meminta nomer oknum RW sama anaknya, tapi saat di konfirmasi lewat WA oknum RW tidak ada respon bahkan tidak membalas WA wartawan, padahal wartawan sudah memperkenalkan diri bahwa saya wartawan dan ingin konfirmasi kaitanya dengan sertifikat massal yang RW tersebut tangani saat ini,” ( Budi S Demak )

Photo : Ilustrasi

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: