Warga Mampu Namun Menerima Bantuan PKH Bisa Dipidana Penjara 2 Tahun atau Denda Rp. 500 Juta Rupiah

  • Bagikan

Ginewstvinvestigasi.com ■ Merangin – Polemik penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran terus bermunculan.

Penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial itu dinilai tidak menyentuh orang miskin, sebab masih banyak warga miskin yang tidak tersentuh bantuan PKH dimana warga yang benar-benar miskin jauh harapan untuk mendapatkan bantuan PKH.

Ini diduga Penerima Bantuan Non tunai (BPNT) Tidak Tepat sasaran Khususnya di Kabupaten Merangin contohnya di Desa SU masih ada istri bendahara Desa SU yang mendapat Bantuan Non Tunai (BPNT) namun saat di temuai awak Media untuk konfirmasi, petugas tersebut mengatakan bahwa ini Data dari tahun 2011.

Maksud pemerintah memberikan bantuan non tunai benar-benar orang yang tidak mampu malah yang menerima bantuan nontunai diduga adalah orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan dalam Desa.

Polemik ini, harus dikaji ulang dari awal pendataan penerima bantuan PKH saat ini terdapat KPM penerima PKH yang dinilai sudah kaya, namun itu menjadi barometer keberhasilan PKH untuk memberantas kemiskinian”, ujar warga.

“Sedangkan bagi warga penerima PKH yang telah mampu tetapi masih menerima bantuan PKH dan tidak mengundurkan diri dapat dikenakan Undang-Undang 13 tahun 2011 seperti yang dijelaskan BAB VIII KETENTUAN PIDANA yang berbunyi : Pasal 42 Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43
(1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Irwanto

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: