Kesbangpol Kabupaten Simeulue Melaksanakan Kegiatan Forum Group Discussion OKP & Ormas 2019

  • Bagikan

Sinabang, Ginewstvinvestigasi.com – Kesbangpol Kabupaten Simeulue melalui Bidang Poldagri melaksanakan kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) dengan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat di Aula Graha D’fit, Jum’at(22/11).

Kegiatan tersebut langsung dibuka oleh Kepala Kesbangpol Drs. Alwi Alhas yang mana beliau mengatakan dengan adanya dilaksanakan kegiatan FGD ini guna untuk mempererat tali silahturahmi dan salin kenal mengenal antar sesama OKP dan Ormas yang ada di Kabupaten Simeulue ini, beliau juga mengharapkan agar bagi OKP dan Ormas yang belum terdata di Kesbangpol agar kira dapat didata keberadaan nya karena saat ini yang terdata di kesbangpol hanya ada 8 OKP dan Ormas yang sudah memenuhi syarat.

Rafuan selaku Kabid Poldagri dan selaku panitia pelaksana FGD juga menyebutkan peserta yang diundang dalam kegiatan FGD ini terdiri dari OKP 16, Ormas 10, Wartawan 6 orang dan turut hadir pemateri atau sebagai rekan discussion Kabag Hukum Sekdakab Safrinudin, SH.MH.

Beliau juga menambahkan melalui forum group discussion (FGD) unsur organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan menuju simeulue yang maju, mandiri dan sejahtera.

Dikesempatan yang sama juga Safrinudin, SH.,MH selaku Kabag Hukum Sekdakab Simeulue mengharapkan kepada seluruh lapisan OKP dan Ormas yang ada di Kabupaten Simeulue agar dapat memperhatikan AD/ART masing-masing OKP dan Ormas karena berdasarkan AD/ART itulah setiap OKP dan Ormas bisa bergerak karena dalam AD/ART dituangkan tupoksi apa yang bisa digerakkan. Karena selama ini masih ada OKP ataupun Ormas di AD/ART nya bergerak dibidang sosial tapi yang mereka jalankan dilapangan Tipikor, jelas ini sudah keluar dari AD/ART nya atau mungkin memang tidak pernah di baca tentang AD/ART nya.

Safrinudin juga mengharapkan bagi OKP maupun Ormas yang ingin mengajukan bantuan baik itu dari dana hibah ataupun bansos harus memperhatikan syarat utama nya yaitu harus memiliki domisili hukum yang jelas kantor sekretariat OKP/Ormas, NPWP, terdaftar di Hukum dan Ham serta terdata pada Kesbangpol Kabupaten/Kota.”(pungkasnya)

SNB.JM22112019
Ka. Biro SML(hel)

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: