Oknum Pendamping Desa Bagaikan “DRAKULA” Dana Desa di Aceh Timur !!!???

  • Bagikan

Ginewstvinfestigasi.com ■ Aceh Timur – Dana Desa menjadi salah satu wadah para pencari keuntungan di Aceh Timur, hal tersebut terlihat dari banyaknya pendamping desa yang Double Job, sebagaimana SOP Pendamping yang dengan jelas mengatur tidak boleh para pendamping Desa (PD) maupun pendamping Lokal Desa (PLD) Double Job, namun hal tersebut sepertinya tidak diindahkan oleh para Pendamping Desa, Sabtu 23 November 2019

Hasil penelusuran awak media dan LSM di sejumlah kecamatan di Aceh Timur, terdapat beberapa Pendamping Desa baik PLD maupun PD yang Double Job, Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah Seorang Narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, masih banyak Tenaga Pendamping Profesional yang Double Job dan Berbisnis dengan Dana Desa di Kabupaten Aceh

Menurut DPC LAKI Aceh Timur Mengatakan, Bahkan lebih Parahnya lagi, Oknum Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Aceh Timur yang bermain / Berbisnis dengan Dana Desa sejak Penyusunan Dokumen RKPG, APBG dan dokumen Pengajuan serta Pertanggunggung Jawaban dengan Harga yang dipatok mencapai Rp 2 Juta – 3 Juta per-dokumen, Diduga kerugian negara akibat praktik ini ditaksir mencapai ratusa Juta Rupiah.

Indikasi Pembodohan Kepada Pemerintah Gampong ini sudah terlacak. sebuah kasus bahwa Pendamping Desa menjadi pelaku langsung dalam pembuatan Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) dan Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan meminta uang jasa penyusunan satu Dokumen APBG dan LPJ kepada Keuchik Rp 3 juta – Rp 3,5 Juta/Gampong ujar Saiful Anwar

Kenapa para pendamping profesional ini tidak membimbing dan membantu Pemerintah Gampong/Desa dan masyarakat desa untuk bisa menyusun program pembangunannya secara gotong royong yang sangat dibutuhkan masyarakat. Lakukan inovasi dan kreatif dalam menjalankan tugas. Berusahalah mengubah perilaku masyarakat yang kurang baik ke arah yang lebih baik dan positif pinta DPC LAKI

Dugaan Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) bermain proyek sudah banyak terdengar dari kalangan masyarakat dan aparatur desa, bahkan kami mengantongi bukti bukti dari beberapa sumber.

Ketua DPC LAKI Aceh Timur mengatakan Saya meminta Para Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) jangan lagi berbuat begitu. Kasihan masyarakat kita di desa. jangan lagi bermain proyek. Fokus saja pada tugas untuk lakukan pendampingan, dan juga kepada Koordinator TA di Aceh Timur, jangan asik tidur saja di kantor, tidak melihat apa yang sudah di lakukan oleh para “drakula” dana desa ujar Saiful kepada sejumlah awak media

Salah satu keuchik kecamatan Nurusslam membenarkan pada media ini, bahwa Pembuatan Dokumen RKPG, APBG dan Peyusunan Dokumen Pertanggung Jawaban serta Pelaporan Di upahkan Kepada PLD “Kami kan tidak tahu prosesnya bagaimana jadi kami serahkan semuanya ke Pendamping Lokal Desa dan kami hanya terima bersihnya saja ucap keuchik tersebut

Koordinator Pendamping Wilayah (KPW)-1 Aceh Zulfahmi Hasan menyatakan, akan memberikan sanksi tegas kepada Pendamping Desa (PD) maupun Pendamping Lokal Desa (PLD) yang diketahui rangkap jabatan (Double Job) Baik Sebagai PNS, Polhut Maupun Perangkat Gampong.
Zulfahmi Hasan mengatakan, bahwa Double Job atau rangkap jabatan itu menyalahi aturan. Secara aturan seorang pendamping tidak diperbolehkan rangkap jabatan, sebab, akan mempengaruhi terhadap profesionalisme kinerja diantara salah satunya

“Saat Disinggung oleh awak media Terkait sanksi tegas yang akan diberikan kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang Menjadi Pemain dan berbisnis dengan Dana Desa ,Koordinator Pendamping Wilayah (KPW) -1 Aceh mengatakan sesuai SOP dan Kontrak Kerja bahwa yang namanya Pendamping Desa Semua Level tidak boleh terlibat dalam Pengelolaan dana Desa,dan bila ada pendamping yang membuat Perencanaan Desa , Sama juga dengan Pembodohan kepada masyarakat Desa itu sendiri ,padahal tugas Pendamping Desa bagaimana untuk mewujudkan kemandirian Masyarakat Desa itu sendiri, Bila terbukti ada Pendamping Desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, maka kami dari KPW 1 Aceh dengan sangat terpaksa akan memberikan Sanksi kepada yang bersangkutan berupa pemberhentian jelasnya via pesan Whatsapp

Pendamping Desa diingatkan jangan menjadi pemain atau ikut bermain dalam pelaksanaan program Dana Desa atau mencari keuntungan serta tambahan pendapatan “Itu bukan tugas dan fungsi pendamping desa. Tugas pendamping Desa adalah membantu Pemerintah Gampong dalam penyusunan program pembangunan Gampong di tempat tugasnya, bukan berbisnis dan menjadi pelaku kegiatan tambah Zulfahmi Hasan

Sambungnya, Kalau untuk jabatan diluar yang dibiayai negara tidak apa – apa, seperti bertani, pedagang dan lainnya. Intinya tidak sama – sama dibiayai negara, Menurutnya, tindakan tegas itu diambil karena sesuai aturan satu orang tidak diperbolehkan menerima Gaji Double yang bersumber dari keuangan negara bebernya

Pada dasarnya, Pendamping Desa diharuskan tunduk dan patuh pada tata perilaku dan etika profesi pendamping profesional, sebagaimana termaktub dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kementerian Desa, sesuai dengan permendes Nomor 3 tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pendamping desa.

Sementara, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Aceh Timur, Yusmiadi, SE saat dikonfirmasi mengenai pendamping desa yang double job, pihaknya menyampaikan tidak mengantongi informasi terkait hal itu.”Waduh kalau yang itu, saya kurang tahu infonya. Teman-teman yang jadi Pendamping itu sudah dilakukan verifikasi sebelum saya direlokasikan Ke Kabupaten Aceh Timur, disamping itu pula saya masih baru ucapnya via telepon

Sekjen FAKSI Aceh Timur Darwin menyebutkan bahwa di Aceh Timur ada oknum Pendamping desa yang bermain proyek Pengadaan dengan menggunakan Dana Desa. Hal ini disampaikan Darwin ketika memberikan Keterangan Kepada Awak Media.

Dirinya menghimbau Para Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan para Tenaga Ahli Pemberdayan Masyarakat (TAPM) untuk lebih serius lagi mendampingi desa agar dapat melaksanakan proses pencairan dana desa dan Pembangunan desa lebih cepat lagi. Selain itu tugas pendamping menurutnya adalah mendampingi pemerintah Gampong mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Dirinya menyayangkan para Pendamping Desa yang tidak fokus pada tupoksinya namun justru bermain proyek dengan Dana Desa.

Reporter : TIM

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: