APBK Simeulue Terancam Akan Diperbupkan

  • Bagikan

Sinabang ■ Ginewstvinvestigasi.com – Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue tahun 2020 terancam akan di Peraturan Bupati (Perbup). Hal ini disampaikan Ketua Komisi C atau Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, Ihya Ulumuddin fraksi Partai PKS kepada awak media ginewstvinvestigasi.com Senin 25 November 2019.

Ihya mengatakan mengingat hingga hari ini belum diparipurnakannya APBK Simeulue tahun 2020 senilai Rp. 900 miliar. Apabila tidak disahkan pada 30 November 2019, APBK tersebut terancam finalti. “Nantinya APBK Simeulue tidak dalam bentuk qanun, melainkan Perbup,” katanya.

Ia menambahkan, jika hal ini terjadi maka ada dua kerugian daerah, pertama akan terjadi keterlambatan pengiriman Dana Alokasi Umum (DAU), kedua terjadi keterlambatan pengiriman dana desa.

“Dewan sebenarnya sudah mengingatkan jauh sebelum diserahkan pada 28 Oktober 2019. Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) segera menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Namun, Pemerintah daerah (Pemda) beralasan belum selesai, sedang dalam pembahasan,” ungkap Ihya.

Terlambatnya TAPK menyerahkan draf KUA-PPAS kepada DPRK menjadi penyebab molornya pembahasan APBK. Menurutnya, seharusnya KUA PPAS itu diserahkan pada minggu ketiga bulan Juli. “Hitung saja keterlambatannya, tiga bulan kan?,” cetusnya.

Menurut Ihya, didalam regulasinya, pembahasan KUA PPAS di DPRK paling telat satu bulan setelah diserahkan. Jika diserahkan ditanggal 28 Oktober maka DPRK wajib mengesahkan pada 28 November 2019.

Ia menyampaikan DPRK sudah melakukan langkah-langkah pembahasan, tetapi hingga saat ini belum selesai. “Masih ada tiga hari, mungkin diparipurnakan pada 28 November,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, yang menjadi permasalahan terkait ini yaitu setelah pengesahan, KUA PPAS akan dikembalikan ke tim TAPK dan kemudian tim TAPK membagikan ke Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). “Barulah SKPK membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKA dibahas lagi di komisi dalam bentuk rancangan qanun APBK 2020. Pertanyaan saya kapan mereka membuat RKA?,” katanya.

Sejauh ini DPRK konsisten dan taat aturan dalam menyelesaikan masalah tersebut. “DPRK tetap memperjuangkan dana aspirasi, karena itu hak-hak rakyat yang diatur dalam undang-undang,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembahasan KUA PPAS itu bukan karena permasalahan Pokir/Dana Aspirasi. Tetapi karena keterlambatan pihak eksekutif dalam menyelesaikan draf KUA PPAS.

Ditemui dikantornya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Simeulue, Novikar Setiadi, juga salah satu anggota tim TAPK, mengatakan sebaiknya wartawan ketemu langsung dengan Bupati Simeulue.

“Kalian ketemu Bupati lah, itu udah level pimpinan menjawabnya, kalau belum disahkan mungkin nanti kena sanksi. Tergantung nanti situasinya siapa yang salah, itukan diaudit semua, nanti dipelajari sama auditor pusat, dewannya diaudit, Pemdanya diaudit,” kata Novikar.

Sementara itu ditempat terpisah, Sekretaris Daerah Simeulue, Ahmadiyah, SH yang juga Ketua Tim TAPK mengatakan sebenarnya tidak ada keterlambatan, karena sudah diajukan sebulan yang lalu. “Sementara pembahasan saja belum, saya berharap akhir bulan ini disahkan, jumlah APBK kita lebih kurang Rp900 miliar,” ungkapnya.

SNB. SL26112018
Ka. Biro SML(hel)

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: