Berita  

Ketum H. Nofrizal Muaz Piliang : Motivasi & Roh Perjuangan LI BAPAN Ksatria, Militan dan Profesional

GinewstvInvestigasi.com ■ Depok Jawa Barat – Adapun motivasi serta pencerahan yang selalu di berikan setiap saat oleh ketua lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (L I BAPAN ) kepada Seluruh Agota keluarga besar Bapan serta memberikan kepada semua lapisan masyarakat Rumah Pencari Keadilan,di kelurahan cisalak ,ke amatan Suka Jaya, Depok- Jawa Sabtu 4/1/2020.

Selanjut nya H.Nofrizal Muaz Piliang,Sebagai Ketua Umum Memaparkan ke Awak Media GinewstvInvestigasi,tentang Motto,visi,Misi,Tujuan LI Bapan,Pilar Keadilan,serta kordinasi Lapor lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara(L I BAPAN) Serta Jawaban tertulis dari pertanyaan dari berbagai lapisan masyarkat bahkan beberapa orang2 hukum !!!

  1. SIAPAKAH BAPAN ?
    • BAPAN adalah lembaga exsklusif dan terhormat, sebagai partner pemerintah
    • BAPAN adalah organisasi sipil, independent yang bertugas membantu seluruh badan negara dalam rana informasi sipil.
  2. TUJUAN BAPAN :
    Adalah mengajak seluruh penagak hukum untuk bertindak dan memakai hati nurani yang dapat membela masyarakat yang terzolimi sehingga diperoleh suatu kepastian hukum yang berimbang bagi para pencari keadilan.

ROH PERJUANGAN BAPAN

KESATRIA, MILITAN, PROFESIONAL

MOTTO BAPAN

BERGERAK CEPAT BAGAIKAN HALILINTAR, MENCERMATI, MENYIKAPI SETIAP PERMASALAHAN, DALAM MENANGANI PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PARA PENCARI KEADILAN

KORDINASI JARINGAN LAPOR LEMBAGA (BAPAN)
Adalah sebagai berikut :

1). Mabes POLRI/TNI
2). kejaksaan
3). BNN (Badan Narkotika Nasional)
4). BIN (Badan Intelijen Negara)
5). KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
6). BNPT (Badan Penanggulangan Terorisme)
7). KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
8). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
9). Mahkamah Agung

GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI NASIONAL (GBHN)

4 PILAR KEADILAN BAPAN

  1. 》 Menegakan keadila dan kebenaran
  2. 》 Menyelamatkan aset negara
  3. 》 Memperjuangkan hak pencari keadilan dan kebenaran menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi bagi pencari keadilan.
  4. 》 Menjaga dan menyelamatkan negara kesatuan republik indonesia dari gangguan pihak asing baik dari dalam maupun dari luar.

PANCA PERSONAL LI-BAPAN
• POWER
Menjalankan tugas dan kekuatan penuh, dalam menegakan keadilan dan kebenaran.
• PROFESIONAL
bertindak profesional sesuai dengan aturan dan ketentuan tupoksi lembaga BAPAN dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum.


MOTO, VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

MENDUKUNG SEPENUHNYA PEMERINTAHAN YANG SAH YANG DIPILIH OLEH RAKYAT SERTA MENJADIKAN HUKUM SEBAGAI PANGLIMA TERTINGGI BAGI PENCARI KEADILAN, MENGAJAK SELURUH PEJABAT TINGGI NEGARA, PEMERINTAH, TNI/POLRI, PENGUSAHA DAN MASYARAKAT INDONESIA, MARI BERSAMA “STOP dan CEGAH” PUNGUTAN LIAR, KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, TERORISME DAN NARKOBA DENGAN 4 PILAR :

  1. 》 Menegakan keadilan dan kebenaran
  2. 》 Menyelamatkan aset negara
  3. 》 Memperjuangkan hak pencari keadilan dan kebenaran menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi bagi pencari keadilan.
  4. 》 Menjaga dan menyelamatkan negara kesatuan republik indonesia dari gangguan pihak asing baik dari dalam maupun dari luar.

MISI :

MENCERMATI, MENYIKAPI DAN MENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT MAUPUN DAERAH, APABILA DITEMUKAN ADANYA DUGAAN PENYALAHGUNAAN JABATAN DAN WEWENANG OLEH SEGELINTIR OKNUM PEJABAT PEMERINTAH, LEMBAGA TIDAK SEGAN-SEGAN UNTUK MELAPORKAN HAL TERSEBUT KEPADA INSTANSI ATAU PEJABAT BERWENANG, BAHKAN JIKA DIANGGAP PENTING, MELALUI KEPALA BADAN UMUM DPP LEMBAGA INVESTIGASI BADAN ADVOKASI PENYELAMAT ASET NEGARA (BAPAN) AKAN MELAPORKANNYA SECARA LANGSUNG KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

TUJUAN

MENGAJAK SELURUH PENEGAK HUKUM UNTUK BERTINDAK DAN MEMAKAI HATI NURANI YANG DAPAT MEMBELA MASYARAKAT YANG TERZOLIMI SEHINGGA DIPEROLEH SUATU KEPASTIAN HUKUM YANG BERIMBANG BAGI PENCARI KEADILAN.


ANGGARAN RUMAH TANGGA
LAMBANG ORGANISASI

LAMBANG-LAMBANG, TERDIRI DARI :

  1. 》 Dasar warna hijau melambangkan keteduhan jiwa yang amanah
  2. 》 Tulisan KEADILAN DAN KEBENARAN berwarna hijau, pada guntingan pita merupakan simbol untuk pencari keadilan.
  3. 》 Kepulauan nusantara yang berwarna hijau di dalam lingkaran tulisan, berarti tanah air indonesia yang subur dan makmur dalam bingkai NKRI.
  4. 》 gambar 17 (tujuh belas) kelopak kapas, 8 (delapan) butir padi, melambangkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia. Padi dan kapas, melambangkan bahwa indonesia adalah negara yang kaya dan makmur sebagaimana yang tertulis dalam sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
  5. 》 Timbangan adalah suatu lambang dewi keadilan yang jujur dalam memutuskan suatu perkara dengan seadil – adilnya dan hati nurani.
  6. 》 Cakra berbentuk roda warna merah merupakan senjata terakhir untuk membela keadilan dan kebenaran bagi pencari kebenaran di tingkat mahkamah agung.
  7. 》 Roh perjuangan BAPAN
    • KESATRIA, MILITAN PROFESIONAL
  8. 》 Panca personal :
    • PANUTAN, PERILAKU, PENAMPILAN, POWER DAN PROFESIONAL
    ———————————–Salam keadilan
    Ksatria militan profesional

Ketua umum lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat aset Negara disingkat BAPAN.
Menyampaikan bahwa masyarakat banyak yg bertanya tentang lembaga investigasi Bapan apakah
SAMA DENGAN ALIANSI INDONESIA?
Apakah cabang/bagian dari Aliansi indonesia?

Dapat ketum jelaskan bahwa lembaga investigasi Bapan tidak sama dengan yg di maksud.

Lembaga investigasi Bapan adalah lembaga semi pemerintah dan semi meliter
Para pimpinan di daerah di sebut dengan jabatan KEPALA BADAN baik di DPD.DPC.
KEPALA BIDANG.di Dpd.
KEPALA BAGIAN DI Dpc.
KEPALA RESORT di Dpac dan kepala.unit
bukan KETUA Dll.

BAPAN mempunyai struktur legalitas tersendiri yg di keluarkan oleh pemerintah di bawah kementerian hukum dan ham juga telah masuk dalam lembaran berita negara.
Lembaga BAPAN Sama sekali tidak ada hubungan nya dengan ALIANSI INDONESIA.
Lembaga investigasi Bapan bukan merupakan bagian dari yg di maksudkan.

Struktur lembaga BAPAN dan logo logo nya telah terdaftar di hakcipta menkumham.
Mempunya ketua umum tersendiri dan kepala kepala Badan Baik di Dpp.Dpd.Dpc .Dpac di seluruh indonesia dengan nama RUMAH PENCARI KEADILAN DEWAN PIMPINAN PUSAT.DAERAH.
CABANG.ANAK CABANG.

Badan badan di Dpp tdk mengeluarkan surat keputusan di daerah hanya ada satu surat keputusan yg di keluarkan oleh Ketua Umum
Kta berdasarkan domisili.sehingga tdk tumpang tindih.
Tidak mempunyai perwakilan staf khusus. Intelijen di daerah.
Lembaga Bapan bekerja dgn profesional dengan 4 pilar keadilan.panca personal. Roh perjuangan keadilan yg konsisten.komitmen ke JUJURAN dan HATI NURANI dalam satu jalur KOMANDO yg tegas.“`

Apakah Tugas Anggota BAPAN (Informan) ?

Sebagai ujung tombak organisasi, anggota BAPAN setiap saat bertugas mencari dan menghimpun informasi berupa data-data dan peristiwa yang ada dan terjadi di wilayah tugasnya.

Seorang anggota dapat mengklasifikasikan sebuah informasi yang diperolehnya menjadi :
1). Informasi Rahasia Negara.
Adalah informasi yang menyangkut keselamatan negara.
Misalnya informasi tentang adanya gerakan sparatis, gerakan teroris, dan upaya-upaya penggulingan pemerintahan yang sah.

2). Informasi Semi Rahasia.
Adalah informasi mengenai kasus-kasus yang terkait atau dilakukan oleh pihak penguasa, pejabat tinggi, pengusaha besar atau orang-orang yang menjadi publik figur.

3). Informasi Biasa.
Adalah informasi yang merupakan informasi publik tetapi masih harus dilakukan investigasi dan pendalaman untuk kelengkapan data penunjangnya.

4). Informasi Terbuka.
Adalah informasi yang telah 100 persen diyakini kebenarannya sesuai data-data yang ada, telah dilakukan investigasi, cek and ricek serta siap dipertanggungjawabkan dimuka Pengadilan.
Informasi ini adalah informasi konsumsi penerbitan pers dan internet.

MASYARAKAT DALAM PERAN SERTANYA DIBERIKAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB YANG PELAKSANAANNYA DIJAMIN OLEH PERATURAN PERUNDANGAN:

*PENDAHULUAN:”
Peran serta masyarakat adalah peran aktif yang dilakukan secara perseorangan, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan hak dan tanggungjawab yang pelaksanaannya dijamin peraturan perundang-undangan :

HAK MASYARAKAT:
1). Berhak untuk mencari dan/atau memperoleh dan/atau mendapatkan dan/atau memberikan Informasi dan/atau keterangan dan/atau penjelasan dan/atau mendapatkan dokumen/dokumentasi yang diperlukan terkait dengan penyelenggaraan negara, dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung .

2). Berhak untuk mendapatkan dan/atau memperoleh informasi dan/atau penjelasan dan/atau keterangan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

3). Berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara

4). Berhak menyampaikan keluhan, saran dan kritik dalam upayanya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, mengingat masih terdapat perlakuan penyelenggara negara yang sering mengabaikan dan/atau tidak menghiraukan dan/atau tidak merespon dan/atau tidak mematuhi perintah peraturan perundangan dan/atau tidak melayani dengan baik dan/atau tidak mengayomi dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat

5). Berhak menyampaikan saran dan pendapatnya, yang disampaikan kepada Instansi terkait dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

6). Berhak memperoleh perlindungan hukum dan status hukum serta rasa aman dari Kepolisian dan/atau Isntansi yang berwenang, yang dapat diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian dan/atau Instansi yang berwenang

7). Berhak Mendapatkan Penghargaan Dan Hadiah Dari Setiap Kasus Korupsi Yang disampaikan

TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT:
1). Bertanggungjawab turut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

2). Bertanggungjawab turut melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

3). Bertanggungjawab turut mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera

LEGAL STANDING PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIPIKOR:

  1. Undang-Undang Dasar 1945
    Berikut Empat Amandemen :
  2. Ketetapan MPR NO.XI / MPR / 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme :
  3. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
  4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
  5. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik :

6) Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara :

7). Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

8). Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik :

9). Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2.018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

REGULASI BARU:
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Diundangkan Tanggal.18 September 2018)

Penulis :
JUNAIDI
Kaperwil Lampung
Kabid Intelijen