NINIK MAMAK PENGUASA TANAH HAK ULAYAT KENEGERIAN SENAMA NENEK MEMBAGIKAN LAHAN HAK ULAYAT TIDAK TEPAT SASARAN & DIDUGA DIPERJUALBELIKAN

Pekanbaru ■ Global Investigasi News.com – Terkait pembagian lahan Ex PTPN V yang diserahkan kepada masyarakat Adat Kenegrian Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu,Kabupaten Kampar, semakin terkuak di masyarakat atas kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan  pihak Nenek Mamak Kenegerian Senama Nenek dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM)  nama-nama  yang bukan masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek, sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kampar diatas lahan ex PTPN V seluas 2.800 Ha tersebut hampir separuh Sertifikatnya atasnama masyarakat luar, artinya bukan Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek ada apa? hal ini dikatakan Bang Zahar selaku anak Kemanakan asli dari Suku Domo,

Zahar menyampaikan, “Salah seorang Pucuk Suku Domo yang bergelar datuk Simajelo yang kami temui di rumah kediamannya selasa 07/1/2020,
Beliau membenarkan banyaknya masyarakat luar yang mendapatkan sertifikat diatas lahan 2.800 Hektar tersebut, karena biaya perjuangan yang begitu besar mencapai puluhan miliar rupiah pungkasnya, jadi Kami Nenek Mamak membuat kebijakan untuk memakai uang donatur dari berbagai pihak, yang kami janjikan untuk mendapatkan bahagian diatas lahan 2.800 Ha tersebut,”ucap Zahar,

Zahar menambahkan, “Dalam kesempatan yang sama, Datuk Simajelo itu juga menjelaskan bahwa, memang kami sebagai Nenek Mamak Pucuk Suku Sebagai Penguasa Tanah Hak Ulayat Kenegerian Senama Nenek yang bertanggung jawab untuk mengajukan data serta nama penerima Lahan  pengembalian ex PT.PN V tersebut sesuai dengan amanah Presiden Jokowi serta pemerintah kabupaten Kampar,bahwa LAHAN PENGEMBALIAN EX PTPN V SELUAS 2.800 Ha TERSEBUT MURNI DI PERUNTUKAN UNTUK MASYARAKAT ADAT KENEGERIAN SENAMA NENEK,”tutur Zahar,

Masih kata Zahar menjelaskan, “Namun Kami juga sebagai Nenek Mamak pucuk suku, bukan tidak punya alasan untuk memasukan orang luar untuk mendapatkan lahan tersebut, karena kami terikat janji hutang piutang dengan para donatur, oleh sebab itu nama yang diajukan untuk diterbitkan sertifikatnya itu banyak yang bukan dari masyarakat adat kenegerian Senama Nenek. sertifikat lahan itu diajukan atas nama orang yang bukan anak kemenakan masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek agar bisa kami selesaikan hutang piutang perjuangan itu,”imbuhnya lagi.

Dan Zahar ketika menyikapi apa yang disampaikan Datuk Simajelo dirumahnya mengatakan,”Sangatlah disayangkan, sebagai Nenek Mamak, Pucuk Suku Domo yang di tuakan selangkah ditinggikan seranting itu beraninya membuat kebijakan yang sangat merugikan masyarakat adat, dalam hal ini anak Kemenakan Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek dan Kebijakan-kebijakan itu tanpa ada asas musyawarah dan mufakat dengan Anak Kemenakan,

“Jelas sekali bahwa nenek mamak pucuk suku Kenegerian Senama Nenek melanggar aturan Adat Istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun, mirisnya lagi Nenek Mamak Pucuk suku Kenegerian Senama Nenek membuat surat pernyataan untuk menyerahkan Lahan seluas 400 Ha kepada orang tertentu yang telah mengurus dan memperjuangkan Tanah Hak ulayat yang seluas 2.800 Ha itu namun nama penerima tidak dicantumkan dalam surat pernyataan tersebut,”tegas Zahar,

Dalam waktu berasingan, beberapa orang anak Kemenakan Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek selain saya seperti Ibun dan Adi juga mengatakan” Nenek Mamak Pucuk Suku yang sudah melanggar aturan Adat, dengan kata lain, terpijak di benang arang, hitam telapak kakinya, harus di tindak dengan hukum adat “DIBUANG KEBUKIT YANG TIDAK BERANGIN KE LURAH YANG TIDAK BERAIR” itulah sangsi yang harus diberikan kepada Nenek Mamak itu.
dan jika Nenek mamak pucuk suku itu melanggar hukum negara juga harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan nya,”ucap Zahar.(Saipul Lubis)