CIMAHI –Bertempat di Gedung Techno Park, Kota Cimahi, Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (29/1) mencanangkan “Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030.” Presiden Joko Widodo didampangi oleh menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta dua Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Angkie Yudistia. Turut mendampingi pula anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Arifin Panigoro, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia. Selain itu, hadir pula para gubernur seluruh Indonesia dan 120 bupati dan walikota serta para tamu undangan dan para kader pemberantasan TB.
Dipilihnya Kota Cimahi sebagai tempat pencanangan gerakan nasional Eliminasi TBC 2030 ini karena kiprah positif yang ditunjukkan oleh Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kota Cimahi dalam membantu pemberantasan TB. Dalam keterangan persnya, Ketua PPTI Kota Cimahi, dr. Zakaria mengatakan penilaian positif terhadap Kota Cimahi tidak terlepas dari hubungan yang baik antara Dinas Kesahatan Kota Cimahi dan PPTI dalam upaya bersama memberantas tuberculosis di Kota Cimahi.
Hubungan kemitraan ini sangat penting mengingat pengobatan penyakit TB ini memakan waktu yang cukup lama, yakni 6 bulan pengobatan tanpa terputus. Kami bersama Dinas Kesehatan berkonsentrasi bagaimana pengobatan ini benar-benar bisa dilakukan dengan displin.
Dalam sambutannya presiden menekankan dalam rangka membangun SDM unggul sebagai prioritas utama dalam lima tahun ke depan, manusia Indonesia dituntut untuk selalu sehat. “Oleh karena itu saya mendukung keras kegiatan bersama menuju eliminasi TBC di 2030 ini.” Presiden menilai menjadi jika masyarakat tidak sehat dampaknya akan merembet kemana-mana. Presiden juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lemabaga, yayasan, puskesmas serta kader-kader pemberantasan tuberculosis. “Fokusnya bukan pengobatan, tapi pencegahan penyakit itu lebih diperlukan,”
Harapan presiden pencanangan ini adalah sebagai momentum akselerasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC di Indonesia dalam rangka menuju eliminasi tahun 2030.
Selanjutnya presiden didampingi Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Cimahi melakukan kunjungan singkat ke Puskesmas Cimahi Selatan yang letaknya tidak jauh dari Techno Park tempat acara berlangsung. Presiden menyaksikan secara langsung bagaimana pelayanan dilakukan di puskemas dan berdialog langsung dengan petugas dan warga masyarakat. Dalam kesempatan ini presiden menekankan bahwa Puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat. “Puskesmas itu menyehatkan masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat. Artinya, puskesmas dirancang untuk mencegah penyakit.”
Penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I
Selanjutnya, agenda selanjutnya pada kunjungan Presiden ke Kota Cimahi adalah tatap muka sekaligus penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2020 kepada 2.500 KPM (Kelompok Penerima Manfaat) yang berasal dari Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat yang bertempat di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 172 Milyar. Di samping para KPM, tatap muka juga dihadiri 145 SDM PKH perwakilan wilayah Bandung Raya dan para undangan lainnya, sehingga total peserta yang hadir pada saat ini sebanyak 3.000 orang. 145 SDM PKH tersebut merupakan bagian dari 39.846 pendamping sosial di Indonesia yang bekerja keras, memotivasi dan mendorong KPM agar lebih mandiri dan produktif.
Dalam sambutannya, Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, menyampaikan dari 2.500 KPM tersebut terdapat 344 orang KPM graduasi dalam proses penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Ini sebagai upaya agar KPM yang telah lulus dari kepesertaan PKH dapat menjadi berdikari dan sejahtera.” Selain itu, dari 1,6 juta KPM PKH di Jawa Barat, terdapat 1.280 KPM Graduasi dan yang diberikan KUR dari Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 62 KPM dengan range kredit antara Rp.5 Juta s/d 50 Juta dan yang masih dalam proses 282 KPM. Adapun KPM PKH se-Jawa Barat yang telah mendapatkan sinergi pembiayaan BNI dengan PNM melalui Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) sebanyak 67.124 KPM. Khusus Kota Cimahi sebanyak 1.373 KPM. “Hal ini adalah inisiasi awal kami bekerjasama dengan BNI.”
Per tanggal 17 Januari 2020 Kementerian Sosial RI telah menyalurkan Bantuan Sosial PKH senilai 7 trilyun rupiah (24%) dari total anggaran PKH Tahun 2020 yaitu 29,3 trilyun rupiah. Provinsi Jawa Barat menerima 1,1 trilyun rupiah bagi 1.6 Juta KPM
