Berita  

Klarifikasi : LSM Lingkungan PLH K Pemasangan Bendera Dianggap memback-up Lahan KSB Ilegal

Batam, 05 Februari 2020 Berdasarkan hasil pertemuan Tim media Global Investigasinews dan DPC LSM Ampuh, 01 Februari 2020 pukul 14.30 wib di Kepri Mall dengan Sekjen LSM PLH K (Suardi) beserta Rombongan yang notabene mereka merupakan masyarakat Tempatan yang pekerjaannya adalah nelayan.

Pada kesempatan ìtu pihak LSM meminta duduk perkara hingga terbitnya pemberitaan tersebut dan akhirnya Suardi (Sekjen PLH K) menjelaskan Bahwa keberadaan bendera yamg terpajang adalah merupakan untuk pembelaan terhadap lahan yang akan direbut oleh cukong-cukong lahan yang dianggap merugikan masyarakat setempat. Bahkan Suardi mengatakan bahwa pemilik Lahan itu adalah EN merupakan penanggung jawab atau pengelola yang memang merupakan ketua paguyuban warga Pasundan (PWP) kec. Bengkong yang memang awalnya adalah dengan nama Kavling Swadaya Pasundan.

Dalam hal keterkaitan bendera itu bang, tidak ada sangkut paut dalam backup membackup. Namun itu hanya berpedoman dengan lahan masyarakat setempat yang akan dikuasai pihak lain tanpa ada ijin maupun kontribusi buat warga setempat. Ceritanya awal lahan EN ini adalah 2 Ha yang ada bukitnya itu dan kemudian EN ini bekerja sama dengan SY (warga setempat) yang memiliki lahan 2 Ha juga namun lokasinya adalah Bakau. Maka lahan Sy ini ditimbun dengan memangkas bukit tanpa ijin cut and Fill. Ini kami selaku LSM Lingkungan juga sudah memperingatkan EN sambung Suardi selaku Sekjen PLH K.

Tom menanggapi bahwa dalam hal untuk klarifikasi pihak LSM baiklah karena menyangkut rekan pemerhati lingkungan bersama rekan rekan lainnya meminta untuk mencabut bendera tersebut yang dianggap tidak pantas. Dan untuk terkait UU 32 tahun 2009 tersebut, kami selaku DPC LSM AMPUH tetap meminta kepada DLH Kota Batam maupun Provinsi agar menindak tegas mempidanakan sesuai UU 32 tahun 2009. dikarenakan ini merupakan Pelanggaran tanpa ada ijin baik itu Amdal, UKL & UPL dan juga kavling tersebut merupakan diduga kavling perseorangan tanpa ada Badan Hukumnya. DPC LSM AMPUH akan menggugat terkait kepemilikan Lahan serta meminta Gakkum KLHK turun menindak tegas serta melaporkan ke Krimsus Polda Kepri menindak tegas pelaku2 KSB bodong.

Suardi dan SY juga merasa keberatan dengan nama “Kavling Swadaya Pasundan” dikarenakan disana merupakan lahan penduduk masyarakat Setokok. Maka mereka juga meminta kepada EN untuk diganti nama dengan nama Kavling Setokok. (Saut Barani)