Kumpulan Media Mesuji, Kecam Pernyataan Yanuar Yang Dianggap Memecah Belah Wartawan
Mesuji – Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Yanuar Fitrian, SKM, MM, yang menyebut pemberitaan beberapa media tentang kondisi pasien 07 adalah hoax berbuntut panjang.
Pasalnya, berselang dua hari pasca statement itu, beberapa media yang terkumpul dari beberapa organisasi wartawan di Mesuji segera mengambil sikap terkait tuduhan Yanuar tersebut.
“Ini adalah upaya pecah belah yang sangat buruk, Ini yang dinamakan politik Belanda,” kata Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Mesuji, Apriadi saat Menyampaikan pendapat nya dalam diskusi wartawan di Rumah Makan Sekar desa Brabasan kecamatan tanjung raya Senin (28/09).
“Sejak pandemi Corona mencuat, kita mencatat, sudah berulang kali Kepala Dinas Kesehatan melakukan hal semacan ini yang secara etika, bukan saja tidak bijak tapi juga tidak pantas.” tegasnya lagi.
menyatakan tiga sikap secara resmi.
Dari pertemuan yang di gelar oleh beberapa media tersebut ada beberapa poin hasil kesepakatan diantara nya adalah:
Pertama, meminta pada Bupati Mesuji yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar mengevaluasi kinerja Yanuar.
Kedua, meminta agar Yanuar Fitrian dalam kapasitasnya sebagai Juru bicara Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Mesuji tidak menggunakan narasi yang dapat memicu konflik di kalangan masyarakat.
Poin ketiga, dalam waktu 2 x 24 jam, kami meminta agar Yanuar Fitrian meminta maaf secara resmi di media online dan visual terkait tuduhannya terhadap pemberitaan beberapa media tentang pasien 07 tersebut hoax,
penyataan tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari berbagai organisasi wartawan di Mesuji kemudian disampaikan pada Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji, Angga Pramudita.
“Kita akan teruskan hal ini ke Pak Sekda secepatnya terkait waktu 2×24 jam yang diberikan,” ujar Angga pada perwakilan jurnalis.
Dalam kesempatan tersebut, Angga juga berharap agar awak media dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Prokompim terkait dipublikasikan berita yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah.
“Sebisa mungkin mohon kordinasikan demi kebaikan kita semua,” pinta Angga. (Rilis/Suryadi)
