Terkait Polemik Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani minta di Evaluasi oleh pemerintah

oleh -29 views

Terkait Polemik Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani minta di Evaluasi oleh pemerintah,ini Kata Usep Setiana

Globalinvestigasinews.com – LEBAK – Keluhan petani khususnya di wilayah Lebak terkait Kartu Tani Indonesia dan kelangkaan pupuk, ini harus segera disikapi dan ditindaklanjuti. Pemerintah harus segera rensponshif dan bila perlu buat tim satgas khusus untuk mengevaluasi. Jangan sampai dengan adanya kebijakan baru justru dianggap menyulitkan rakyat khususnya petani.

Demikian dikatakan Usep Setiana, Politisi Nasdem asal Lebak Selatan kepada awak media, Minggu, (20/11/2020).

Menurutnya, ada dua hal yang menjadi polemik, yakni ketersediaan pupuk bersubsidi dan Kartu Tani Indonesia. Ada 5 Jenis pupuk bersubsidi, yaitu
Urea, Sp 36, Za, Npk dan Organik. Pada tahun 2020 Alokasi subsidi pupuk lebih rendah di banding tahun 2019, untuk menebus pupuk petani harus terdaftar di eRDKK. (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) by name by adress. Usulan Urea di e RDKK 17.721,097 subsidi 13.959,000. Sp36 eRDKK 11.232,734 Subsidi 2.130,37. NPK eRDKK 29.028,427 Subsidi 8.702,30. ZA eRDKK 1.992,670 Subsidi 70,00. Organik eRDKK 43.906, 021 Subsidi 1.659,96.

“Berdasarkan hasil pantauan saya di lapangan, masih banyak para petani yang belum memiliki Kartu Tani, ada juga yang sudah memiliki Kartu Tani namun tetap terganjal dengan ketersediaan pupuk bersubsidi, Ada Apa ini? Sementara saat ini sudah memasuki musim tanam, bayangkan jika sampai pupuk langka dan para petani tidak mendapatkan pupuk, maka hasil panen mereka bisa merugi, dan ini akan berdampak kepada seluruh masyarakat,” terang Usep, yang juga merupakan Politisi Nasdem.

Dan saya juga tahu saat ini pihak terkait sedang gencar melakukan pendataan bagi para petani yang belum mendapatkan Kartu Tani dan mendata agar masuk e-RDKK, namun ini menjadi pengalaman kurang bagus, dimana seharusnya saat ini seluruh petani sudah mendapatkannya.

“Mengingat kartu tani seharusnya sudah disosialisasikan dan dilaksanakan sejak dini sebelum musim tanam, dan para petani seharusnya sudah memiliki itu,” tegasnya.

Lanjut Usep, keberadaan Mantri Tani Desa pun seharusnya diberdayakan untuk membantu dalam pendataan Kartu Tani Indonesia, meskipun yang kita tahu sudah ada PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan atau Korluh.

“Namun ini tidak cukup, karena hal yang paling bawah adalah tingkat Desa dan di Desa pun ada yang namanya Mantri Tani Desa agar benar benar terdata baik yang sudah memiliki kartu tani maupun yang belum, inilah sinergitas seluruh pihak sangat diperlukan,” imbuhnya.

Belum lagi, lanjut dia, dari hasil komunikasi dengan pemilik kios yang melayani beberapa desa di Kecamatan Wanasalam, mengaku bahwa penyediaan pupuk langka dan tak ayal para petani pun komplain kepada pemilik kios. Meskipun, saat ini para kios mulai mendata para petani agar masuk e-RDKK dengan formulir yang sudah disediakan.

“Jangan sampai ada saling lempar, disisi lain karena petani belum memiliki kartu tani, dan ada yang sudah memiliki kartu tani namun masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi hingga kios pun merasakan sulit untuk mendapatkan pupuk,” terang Usep.

Ini juga harus menjadi PR besar, akankah ketersediaan pupuk bersubsidi di akhir tahun ini bisa tercukupi untuk para petani. Artinya, saat ini butuh solusi terbaik agar kebutuhan petani bisa tercukupi, sehingga gagal panen tidak terjadi.

“Untuk itu sekali lagi saya tegaskan bahwa kehadiran pemerintah khususnya pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mengobati keluh kesah para petani, mereka adalah garda terdepan dalam upaya ketahanan pangan di Negeri tercinta ini,” pungkasnya.
(dhodo/him/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *