Limbah Medis Padat “‘TERCECER”, Puskesmas Margo Jadi Diduga Langar UU Pengelolaan Sampah ?!

GinewstvInvestigasi.com – Kabupaten Mesuji – Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, Jumat (25/12/2020).

Puskesmas dituntut untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, berkualitas, dan memuaskan masyarakat.

Untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas, serta dapat memuaskan masyarakat, maka seluruh sumber daya yang ada sebagai input dalam pelayanan harus dikelola secara baik menggunakan prinsip-prinsip manajemen, yang dimulai sejak saat perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan penilaian untuk menghasilkan output yang efektif dan efisien pada semua kegiatan di puskesmas.

Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin sempurna kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan.

Kini yang terjadi di Puskesmas Rawat Inap Margojadi, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang mana harusnya menjaga kesehatan fasien atau masyarakat sekitarnya.

Yang dilakukan pihak puskesmas Margojadi cara pengelohan limbah padat dan cair hanya disimpan penampungan sementara dan tercecer dimana-mana hingga ditumpukan dengan sampah umum.

Saat tim jurnalis meninjau ke tempat pengelohan limbah medis, terdapat bekas jarum suntik, sarung tangan dan lain-lainnya, ini dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat biasa yang ada disekitar.

Tim jurnalis saat kunjungan ke puskesmas Rawat Inap Margojadi bertemu dengan Kasubag TU, Rohmat sedangkan kepala UPTD nya sedang dinas luar, ujar Rohmat.

Ada tiga pertanyaan yang dilontarkan kepada Rohmat, Pertama : Cara pengolahan Limbah Medis Padat dan Cair, Kedua : tentang Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ketiga : masalah Kapitasi, tegasnya.

Lanjut Rohmat, selaku seorang yang bekerja dikasehatan, mengakui salah apa yang dilakukan pihak puskesmas Margojadi yang mana limbah medis yang tercecer dimana-mana.

Kasubag TU hanya bisa menjawab 1 dari 3 pertanya yang dilontarkan oleh jurnaslis, sebatas limbah medis padat dan cair.

Rohmat menjelaskan kalau limbah padat kami kumpulkan dipenampungan yang ada dibelakang puskesmas, dan masih tercecer bahkan sebagian limbah medis tersebut ditemukan tumpukan sampah umum. Kami akui pihak puskesmas Margojadi salah dalam hal ini.

Tapi kami bekerjasama dalam limbah medis padat dengan pihak ketiga yaitu pihak JTA. Dalam pengambilan limbah padat gak menentu saat pengambilanya tergantung sudah banyaknya kouta limbah yang padat, ujar rohmat.

Sedangkan limbah cair, pihak puskesmas sudah mempunyai bangunan IPAL, untuk penanganan limbah cair.

Rohmat selaku Kasubag TU puskesmas Margojadi sudah bekerja dari tahun 1997 sebagai pekerja di kesehatan, nentunya sudah mengetahui tentang pasal kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Sudah jelas pihak puskesmas Margojadi sudah melanggar pasal, ini harus ambil tindakan tegas untuk proses ke ranah hukum.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai pembuangan limbah medis yang tergolong sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Puskesmas merupakan kejahatan yang luar biasa.

Pasalnya, tumpukan limbah yang ada di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) belakang dan samping puskesmas tersebut terbilang besar. “Ini suatu kejahatan yang sangat serius. Tadi kita lihat ada jarum suntik, sarung tangan ,dan barang bekas lainya .

Jika puskesmas tidak melakukan kegiatan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur, atau kriteria sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan, maka dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda antara Rp100 juta hingga Rp5 miliar (Pasal 40 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah).Bersambung

Team