Kinerja BPN Kudus Terkesan Lamban

  • Bagikan

Kinerja BPN Kudus Terkesan Lamban!!! “Kepala BPN Bikin Program Zona Integritas “.
Globalinvestigasi.co.id
Kudus 05 Januari 2021. Adapun durasi waktu pemecahan satu bidang tanah milik perorangan itu adalah 15 hari yang berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
Berawal dari pengaduan masyarakat terkait permohonan pemecahan sertifikat melalui Notaris wiwik alawiyyah pada tahun 2016 yang lalu namun sampai sekarang tak kunjung terselesaikan, akhirnya pada tgl 05/01/2021, awak media datang ke notaris untuk klarifikasi di sana di temui oleh salah satu pegawai notaris yang bernama vera, menyampaikan bahwa benar pada tahun tersebut saudari karmini datang ke kantor Notaris untuk mengajukan permohonan pemecahan sertifikat, pada tahun 2017 berkas kami masukkan ke BPN Kudus, namun karena pihak pemohon sulit di hubungi maka BPN kesulitan untuk melaksanakan pengukuran, akhirnya pada tahun 2019 BPN berkirim surat kepada kami bahwa berkas permohonan nomor M 557 atas nama Karmini tersebut akan di cabut apabila pihak pemohon sulit di hubungi, dengan adanya surat tersebut maka pihak notaris memberikan penjelasan ke pemohon sehingga pada bulan November tahun 2019 petugas BPN bisa melaksanakan pengukuran.namun setelah pengukuran selesei di laksanakan setiap kami menanyakan kelanjutan pemecahan sertifikat dengan Nomor M 557 atas nama Karmini Kepada BPN selalu bilang masih sibuk dengan program PTSL .
Di tempat terpisah ketika Wartawan media ini menemui kepala badan pertanahan Kabupaten Kudus Pratomo Adi Wibowo Beliau menyampaikan terimakasih atas informasinya dengan ini Demikian kami bisa berbenah diri untuk mengoptimalkan pelayanan kami terhadap masyarakat, maka mulai tahun 2021 kami bikin program zona integritas itu adalah peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan demikian apabila ada berkas yang macet akan kami koordinasikan ke masyarakat, karena di kami ini sudah di baca oleh sistem yang namanya KKP itu raportnya merah, untuk itu kedepannya kami akan bersurat kepada pemohon apabila ada kekurangan berkas maupun kendala yang lain. Untuk masalah permohonan pemecahan sertifikat yang sudah di ukur sejak tahun 2019 yang akan saya cek apakah ada kekurangan persyaratan atau kendala yang lain sehingga sampai sekarang sertifikat tersebut belum terselesaikan karena saya sendiri masih baru tandasnya.bersambung ( ari/Tim)

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: