Jakarta – Kamis 28/4/2022 Global investigasi news, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2021.
Saat dilakukan konfirmasi ke Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si. untuk saat ini mejabat sebagai ketua KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK)
“Firli Bahuri Menyampaikan, bahwa kedelapan tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2022 hingga 16 Mei 2022. Ungkapnya saat konferensi pers di Gedung KPK dini hari. ” Kamis (28/4/22)
Ia menjelaskan, adanya penahanan delapan tersangka sebagai pemberi suap adalah Bupati Bogor periode 2018-2023 Ade Yasin ( AY ), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor, Maulana Adam ( MA ), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah ( IA ), dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) serta Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik ( RT ). Kata Firli.
Kemudian empat tersangka lain menerima suap, yakni Pegawai Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).
“AY dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya,” ucap Firli.
Berikutnya, MA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, IA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, RT ditahan di rutan pada Gedung Merah Putih KPK, ATM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, AM ditahan di rutan pada Gedung Merah Putih KPK, HNRK ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan GGTR ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Firli menyebutkan, dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY melalui IA dan MA pada tim pemeriksa di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar,” ujarnya.
Sebagai pemberi, Ade Yasin dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain itu, Firli menyampaikan sebagai penerima, Anthon Merdiansyah dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. tutup firli
PENULIS : ALI NASUTION
