Tambolaka NTT,GlobalInvestigasi News.com-Aliansi masyarakat peduli kemanusiaan disampaikan oleh titus kura S. I.kom., M.I.Kom selasa,10/05/2022 dalam orasinya ia menyampaikan rasa kekecewaan karena hanya ada 5 anggota DPRD Kabuaten Sumba barat daya yang menerima aksi damai mereka di depan DPRD tersebut.
Terlebih lagi tidak hadirnya ketua DPRD kabupaten SBD,Titus Kura S.I.Kom.,I.Kom mangatakan,miris terhadap ketua dan semua anggota DPRD,apakah karena kami hanya 50 orang jadi kalian anggap kami tidak penting, lalu kalo bukan kepada kalian kami mengadu terus kepada siapa lagi, dan setiap kali kami ada kegiatan kami tidak pernah ketemu dengan ketua DPRD.Kami harap tuntutan kami hari ini bisa di sampaikan ke pada ketua DPRD SBD,agar bisa bertemu kami aksi-aksi kami betikutnya.
Sebenarnya kami berharap hari ini bisa bertemu ketua DPRD dan semua anggota DPRD kabupaten sumba barat daya dan menanyakan fungsi dari pada masing-nasing anggota DPRD pengawasan program 7 jembatan emas,”tegasnya
Ada tujuh tuntutan masa aksi di depan polres sumba barat daya
1.menuntut pemerinta daerah sumba barat daya agar memastikan upah pekerja domestik sesuai dgn UMR dan UMK Sumba Barat Daya
2.menuntut pemerintah daerah sumba barat daya agar parah pekerja buruh, karyawan swasta di berikan jam kerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu 8 jam sehari
3.Menuntut pihak penegak hukum agar selalu siap menindak lanjuti laporan pekerja yang di lakukan oleh majikannya
4.menuntut pemerinta daerah sumba barat daya untuk melakukan moratorium terhadap pekerja migran Indonesia(PMI)
5.menuntut pemerinta daerah sumba barat daya agar mengaktifkan kembali balai latihan kerja(BLK) demi meningkatkan keterampilan parah pekerja migran Indonesia sebelum keberangkat ke luar negeri
6.menuntut pemerinta daerah, menyiapkan shelter bagi korban perdagangan orang maupun korban kekerasan lainnya terkusus korban perempuan dan anak dan menghadirkan ahli psikologi ke kabupaten sumba barat daya.
7.menuntut pemerinta daerah, agar program 7 jembatan emas tidak hanya sebatas wacana.
8.menuntut bupati dan DPRD sumba barat daya agar menindak lanjuti tuntutan ini sebagai aspirasi masyarakat kabupaten sumba barat daya yang membutuhkan keadilan sosial yang seadil-adilnya, serta kebenaran mutlak bagi masyarakat SBD.
( Hendrik/Global )
