Sumbawa NTB.13/5/2022
Juniardi akhir Putra St. S. St. M. Kom direktur utama perumdam batulanteh memiliki nasib yang sama seperti nasib direktur sebelumnya, yaitu diberhentikan atau di pecat sebelum berakhir masa jabatannya. Hal ini menuai tanggapan dan komentar dari beberapa pihak. Tentunya banyak yang menilai keputusan yang diambil oleh bupati selaku KPM di anggap tidak obyektif dan terkesan syarat dengan kepentingan politik.
Abu amin anggota Pemantau keuangan negara (PKN) kabupaten Sumbawa menyayangkan atas keputusan yang dikeluarkan l oleh bupati Sumbawa, menurutnya keputusan tersebut sangat tidak obyektif dan bermuatan politik. Beginilah yang terjadi jika kepentingan politik dan kelompok di atas kepentingan rakyat, maka jangan harap pemerintah itu akan berlaku adil dalam mengeluarkan kebijakan dan keputusan ungkapnya.
Menurutnya, polemik yang terjadi iternal perumdam batulanteh sudah berlangsung dua tahun lamanya, sedangkan sikap tegas dari bupati sendiri selaku KPM tidak jelas bahkan terkesan persoalan ini di biarkan bergitu saja sehingga masyarakat konsumenlah yang menjadi korban. karna sudah tentu saudara juniardi tidak dapat bekerja dengan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya.yang walaupun demikian Juniardi tetap bekerja dengan baik . Buktinya perumdam batulanteh mengalami kemajuan dan banyak masyarakat yang merasa puas dengan kinerjanya.
Dan perlu di ketahui oleh semua pihak perumdam batulanteh baru memiliki khas selama posisi direktur di jabat oleh Juniardi.
Apakah bupati tidak mengetahui persoalan apa yang sebenarnya terjadi di dalam perumdam batulanteh .?ataukah bupati juga mengetahuinya namun tidak berani mengambil keputusan karna ada bisikan bisikan dari partai politik tanya abu amin.
Bupati selaku KPM sebelum mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Juniardi sebagai direktur seharusnya bupati memeriksa dewan pengawas terkait dengan kinerjanya. Apakah dewas sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, atau tidak, apa yang telah di lakukan oleh Dewan pengawas dalam menyelesaikan konflik di internal perumdam batulanteh, apakah selama saudara Juniardi sebagai direktur perumdam batulanteh mengalami kemajuan atau kemunduran….? Seharusnya itu yang pertama di lakukan oleh bupati Sumbawa.
Dalam hal ini abu amin juga menyoroti kinerja dewan pengawas ( dewas) Dedy hery wibowo karena dalam persoalan ini dewas tidak menunjukkan sikap obyektif nya dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi bahkan terkesan berada di pihak karyawan, karena pada saat karyawan melakukan penyegelan ruang kerja direktur dewas tidak menunjukkan sikap tegas bahkan terkesan melakukan pembiayaan. Apakah dewan pengawas ingin mengambil keuntungan dalam situasi ini…? Karna menurut informasi, dewan pengawas perna meminta kepada saudara Juniardi untuk mundur dari jabatannya. Lantas apa maksud dan tujuannya dewan pengawas melakukan semua itu..? Dan Dedy heri Wibowo sebagai dewas di sinyalir adalah titipan partai politik seandainya semua itu benar adanya maka,tidak pantas menggantikan posisi Juniardi sebagaai pelaksana tugas di perumdam batulanteh.
Masih abu amin. Dalam hal ini saya berharap kepada bupati selaku KPM agar mempertinbangkan kembali atau mencabut surat keputusan yang sudah di keluarkan karna diindikasikan syarat dengan diskriminasi dan intimidasi karna sampai dengan saat ini saudara Juniardi belum memegang pisik dari surat keputusan tersebut. Saat di konfirmasi melalui via telepon oleh media ini saudara Juniardi membenarkan hal tersebut. (Team).
