SUMBA BARAT DAYA, Ginewstvinvestigasi.com – Ketua Umum Yayasan Generasi Penerus (YGP) Sumba, Meltripaul Emanuel Rongga M.Pd lagi-lagi angkat bicara soal viralnya sistem perkuliahan Kepala Desa (Kades) Kahale, Yohanis Rehi.
Meltripaul mengatakan, pernyataan Kades Kahale yang kemudian masih viral di Dunia Maya, Paul menyatakan bahwa Yohanes Rehi sudah mengklarifikasi dan memohon maaf atas perkataannya tersebut kepada awak media saat dikonfirmasi via telepon, dengan alasan Yohanis Rehi dalam keadaan tidak konsen dan sedang sibuk saat itu.
Meskipun demikian, kata Meltripaul, hal tersebut tidaklah perlu diperdebatkan lagi karena semua masyarakat bisa mengakses riwayat pendidikan Yohanis Rehi lewat pangkalan dikti dan hal tersebut tidaklah sulit.
“Pada saat Yohanis Rehi mengklarifikasi terkait persoalan 17 SKS tersebut pada Rabu (27/07/2022) malam, disana ada terdapat beberapa media yang berbeda yang ikut serta mewawancarai Yohanis Rehi, anehnya memang ada beberapa media menuliskan dengan benar sesuai hasil klarifikasi tentang jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) 151 dan tidak menulis persoalan ‘17 SKS menjadi 17 semester’. Karena Yohanis Rehi tidak mengatakan demikian dalam klarifikasinya,” katanya. Senin, 01 Agustus 2022, Di kantor Yayasan Generasi Penerus, Desa Rada mata, Kota Tambolaka.
“Saya menghimbau kepada publik agar bisa mampu membandingkan mana informasi yang benar dan tidak,” imbuhnya.
Lanjut Paul terkait dengan adanya perbedaan nomor NIM dan tahun masuk yang diperdebatkan, tentunya itu bukan urusan Yohanis Rehi yang harus mempertanggung jawabkan, karena NIM tersebut diberikan oleh setiap kampus dan setiap kampus punya ciri khasnya sendiri-sendiri dan bahkan setiap prodi masing-masing tentu pasti berbeda-beda.
“Mestinya hal tersebut tidak perlu diperdebatkan karena akan menjadi bahan lelucon. Bagi mereka yang pernah kuliah atau menjadi mahasiswa mestinya sudah tahu akan hal tersebut dan bukan direkayasa,” tegas Meltrilaul.
Dia mencontohkan, bahwa kuliah berbeda dengan peserta didik di SD,SMP dan SMA atau SMK setiap Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) di dapat secara otomatis dari kementrian pendidikan dan kebudayaan, melalui pengusulan operator sekolah dan operator dinas.
“Dengan demikian, sangat keliru jika soal hal demikian dipersoalkan dan diperdebatkan,” ujarnya.
Meltripaul menambahkan, mekanisme pendidikan telah ditempuh sesuai dengan aturan pendidikan dari tahun (2018- 2022) dengan jumlah SKS 151 yang selesai baik secara ofline maupun online.
“Walaupun untuk kepentingan internal yayasan tetap mereka patuh pada mekanisme pendidikan perguruan tinggi,” tambahnya.
Adapun program, terang Metripaul, yayasan tersebut seolah tidak dipercaya berkaitan dengan kepentingan pengembangan sumber daya manusianya dalam oraganisasi yayasan.
“Karena apa yang kami geluti bukan hanya urusan pendidikan dan masih ada bidang-bidang lain. Yohanis Rehi adalah bagian dari penggagas YGP sejak yayasan didirikan.tentu berkaitan hubungan internal yayasan. Untuk menjawab berkaitan dengan soal urusan pekerjaan, misalkan saudara Yohanis Rehi lolos jadi kepala desa, itu semua berkaitan dengan berkat seseorang dan baru beberapa bulan saja menjabat, ada juga yang lolos P3K atau lolos seleksi tes PNS biasanya mereka tidak dapat saya batasi dalam urusan kemitraan dan karyawan dalam yayasan,” terangnya.
Meltripaul berharap, agar masyarakat jelih dan mampu memahami setiap isu yang berkembang. Sehingga memberikan kesan yang membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.
(tim)
