KOTA.BANDUNG – Global Investigasi News.com – Massa mahasiswa yang terhimpun dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) menggelar aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalan Diponegoro Nomor 27, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022).
Dalam aksi tersebut, terlihat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) dan Mantan Ketua Umum Pengurus Daerah (PD) Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Cilegon memantau aksi unjuk rasa dari dekat.
Muhammad Abdillah Faqih selaku Ketua BEM POLBAN ketika diwawancarai oleh Fakta IDN mengatakan dirinya turut mendukung seratus persen tindakan para mahasiswa Bandung yang terhimpun dalam PRMB itu.
“Tindakan pemerintah kemarin yang secara sepihak menaikan harga BBM merupakan tindakan yang kurang tepat. Maka dari itu saya mendukung tindakan kawan-kawan mahasiswa yang saat ini melakukan aksi unjuk rasa,” kata M. Abdillah Faqih pada Selasa (6/9/2022).
Lebih lanjut ia menjelaskan, tindakan pemerintah Republik Indonesia (RI) dikatakan kurang tepat karena katanya saat ini masyarakat Indonesia masih baru memulihkan diri pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan Krisis Ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia terutama masyarakat kecil dan pra sejahtera.
“Sudah seharusnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakannya memperhatikan kondisi seluruh elemen masyarakat dan mengusahakan yang terbaik, khususnya bagi masyarakat kecil. Bukan malah membuat kebijakan yang lebih menambah penderitaan masyarakat kecil,” pungkasnya.
Di waktu yang sama, Mantan Ketum Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Cilegon, Hery Yuanda, yang juga sebagai Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Jurusan Akuntansi Manajemen Pemerintahan turut angkat bicara terkait kenaikan BBM yang kemudian didemo oleh Mahasiswa Bandung hari ini.
Ia mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo harus cerdas dan cakap dalam mengambil keputusan yang begitu besar pengaruhnya terhadap masyarakat.
“Kebijakan yang saat ini diputuskan oleh Presiden kita Jokowi Dodo merupakan kebijakan yang baik namun harus diseimbangi dengan beberapa best solution atau solusi terbaik untuk mengatasi banyaknya dampak negatif yang secara langsung menyerang ekonomi masyarakat kecil,” kata Hery Yuanda di lokasi yang sama.
Mantan Ketum PII Kota Cilegon itu menambahkan, pemerintah saat ini masih belum memperkirakan dan mempersiapkan sebuah gebrakan untuk menolong masyarakat kecil yang terimbas dari kenaikan BBM yang merambat keseluruh sektor dan lebih menyengsarakan warga negara Indonesia.
“Para pejabat publik yang diatas, saya rasa cerdas semuanya, bergelar tinggi, berpendidikan tinggi, namun mengapa bodoh dan buta terhadap kesengsaraan rakyat yang ditimbulkan oleh keputusan mereka,” pungkas Hery.
Hery berharap, pemerintah segera memberikan kebijakan dan solusi terbaik guna mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari kenaikan BBM seperti ikut naiknya harga sembako dan transportasi serta aspek lainnya.
“Bukankah sebelum memutuskan kebijakan yang memberikan revolusi besar dalam aspek ekonomi masyarakat ini pemerintah sudah menyiapkan kebijakan lain yang juga memberikan dampak besar untuk menolong ekonomi masyarakat? Saya harap solusi tersebut segera direalisasikan secara cekatan seperti halnya BBM yang juga begitu cepat melambung tinggi harganya,” harapnya.
(Beni/Rohim)
