Tanjab barat-
Viralnya berita honor guru ngaji, Modim dan imam mesjid yang belum dibayarkan selama enam bulan. Pihak Kecamatan menganggap itu hanya masalah administrasi. Bahkan anehnya lagi pihak kecamatan baru akan melakukan pembayaran setelah masalah ini mencuat ke publik, serta viral disejumlah platfom media sosial.
Sehingga terkesan apakah pemeritah akan bekerja setelah diekspos media. Menjadi viral dan dikonsumsi oleh publik. Dengan kata lain akan bekerja setelah dikritisi.
Padahal sebagai guru ngaji, Modim dan imam mesjid tidak lagi mengurusi pengulangan administrasi yang baru. Alias semua persyaratan yang ada sudah diserahkan sejak awal mereka akan didaftarkan untuk menerima honor atau gajinya. Apakah pihak Kecamatan diduga kuat sengaja memperlambat proses pencairan ini.
Sehingga berbagai macam pertanyaanpun muncul ke permukaan. Mempertanyakan kenapa masalah administrasi ini berlarut larut tak kunjung selesai. Apakah pihak kecamatan atau Camat selaku yang membantu tugasnya bupati, tidak mampu mengurusi hal ini. Atau ada dugaan apakah masalah honor atau gaji guru ngaji, Modim dan Imam mesjid memang sengaja ditunda?
Ironinya lagi hal ini mulai menjadi buah bibir di masyarakat. Mengingat memasuki tahun politik dan mendekati masa pemilihan kepala daerah. Sehingga memunculkan opini di masyarakat dan adanya dugaan keterlambatan ini disengaja. Serta kuat dugaan akan dibayarkan mendekati pemilihan, demi pencitraan seorang pertahana?. Tentunya jika dugaan ini terjadi, masyarakatlah yang bisa menilainya.
Effendi camat Tungkal Ilir, saat akan dikonfirmasi masalah ini, Selasa (17/09/24). Dirinya sedang tidak berada di kantor. Bahkan informasi yang didapat, ada rapat yang digelar di kantor camat itu sendiri dibuka oleh kasinya.
Sementara itu T, J, A, R, U dan B. Merupakan guru ngaji, Modim dan Imam mesjid mengaku belum dapat informasi. Terlebih jika memang mereka dianggap memiliki kekurangan persyaratan atau administrasi. Begitu juga soal akan dibayarkan dalam waktu dekat ini.
“Kami sangat berterima kasih karena masalah kami telah diekspos rekan media, yang membantu menyuarakan masalah kami. Kami tidak tahu dan belum ada dapat informasi baru kalau memang harus ada perubahan atau kekurangan persyaratan dari kami. Hanya saja yang jadi pertanyaan kami, kenapa dibilang masalah administrasi yang jadi kendala, sementara sebelumnya tidak ada masalah. Serta kenapa setelah diekspos ke media baru pemerintah akan membayarkannya, itu jadi pertanyaan kami. Ada apa selama ini,” ungkap R yang juga diiyakan oleh U dan rekan lainnya saat dikonfirmasi di hari yang sama (17/09/24).
Saat ditanya persyaratan apa saja yang sebelumnya mereka penuhi. R menuturkan kalau persyaratan tersebut sejak awal sudah diserahkan ke pak RT, kemudian dilanjutkan ke Kelurahan.
“Kita saat itu diminta identitas, KK dan keterangan kebenaran kalau memang seorang guru ngaji. Itu semua melalui RT, kemudian ke Kelurahan. Selebihnya kita tidak tahu lagi dan sampai sekarang belum ada pemberitahuan,” jelasnya.
Begitu halnya saat ditanya apakah mereka telah mendengar ada beberapa guru ngaji yang telah dibayarkan. Mereka membantah hal tersebut dan menyebut hal itu takkan mungkin terjadi.
“Guru ngaji yang mana dan di mana yang sudah menerima pak. Setahu kami terakhir ya, bulan Februari itu sebelum bulan puasa. Kemudian kami meneken SPPD, yang katanya akan cair nanti mau dekat lebaran. Namun faktanya, sampai sekarang hanya omong kosong aja,”jelasnya.
Lebih lanjut R menjelaskan, Kalau memang ada informasi yang telah terima gaji, tolong tunjukkan ke mereka. Karena mereka semua ini akan dapat informasi secara serempak. Kalau di kelurahan lain ke luar, info itu akan berlanjut. Sehingga kita semua tahu dan tinggal menunggu gilirannya aja.
“Kami yakin dan menduga kalau itu hanya hoax saja,”pungkasnya. (tim)
