GIN JATIM JEMBER
20/09’2024
Pekerja perkebunan di bawah naungan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (18/9). Mereka menuntut pencopotan direktur perusahaan dan perbaikan kesejahteraan yang dinilai jauh dari layak.
Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini diikuti oleh sekitar Ratusan buruh dari berbagai kebun, seperti Sumberwadung, Kalimrawan, Gunungpasang, Sumbertenggulun, dan Sumberpandan. Para demonstran berkumpul di depan kantor PDP Kahyangan, Jalan Gajah Mada No. 245, Kecamatan Kaliwates,
Salah satu tuntutan utama para buruh adalah terkait upah yang masih jauh di bawah UMK Jember. Kondisi ini membuat kesejahteraan mereka sangat memprihatinkan dan sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, para buruh juga mengeluhkan minimnya fasilitas kerja dan ketidakjelasan status kepegawaian.
Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Direktur PDP Kahyangan, Sofyan Sauri, membantah jika semua peserta aksi adalah buruh perusahaan. Menurutnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar merupakan karyawan PDP Kahyangan.
Terkait tuntutan kenaikan upah, Sofyan mengakui bahwa memang ada kendala yang dihadapi perusahaan. Salah satunya adalah kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat akibat minimnya setoran ke pendapatan asli daerah. Ia berjanji akan berupaya memperbaiki kondisi perusahaan terlebih dahulu sebelum melakukan penyesuaian gaji.
Sofyan menjelaskan bahwa sejak menjabat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Pada tahun pertama, fokus utama adalah membangun sistem dan memastikan perusahaan taat pada regulasi. Tahun kedua, perusahaan beralih ke digitalisasi, dan tahun 2024 ini fokus pada pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM).
Meskipun pihak direksi telah memberikan penjelasan, para buruh tetap bersikukuh pada tuntutannya. Mereka menilai bahwa upaya pembenahan yang dilakukan oleh perusahaan belum memberikan hasil yang signifikan bagi kesejahteraan mereka.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola perusahaan daerah di Jember. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi.
Pewarta maski
