Jakarta –Global investigasi newscom.
Upaya Kalimantan Selatan dalam memacu efisiensi dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal berbuah penghargaan nasional. Penjabat (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Rahmaddin MY, menerima penghargaan bergengsi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Penghargaan ini diberikan pada Rapat Koordinasi Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, yang berlangsung di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari empat daerah penerima penghargaan dalam kategori Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan 2024, bersama Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keberhasilan dalam menjalankan strategi pengadaan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan, sekaligus mendukung pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kami berhasil mengoptimalkan peran UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga tidak hanya menekan biaya, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah,” ujar Rahmaddin.
Kalimantan Selatan mencatatkan efisiensi signifikan melalui konsolidasi pengadaan kertas HVS dan Ekolabel Produk Dalam Negeri (PDN). Dalam sistem Sistem Pemantauan Evaluasi (SIMANTEV), terdata 201 transaksi dengan total nilai Rp587 juta lebih, memberikan efisiensi hingga 19 persen. “Langkah ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor,” tambah Rahmaddin.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengadaan barang dan jasa untuk menciptakan ruang bagi UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. “Penghargaan ini menjadi pendorong untuk terus berinovasi, memastikan pengadaan tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pengakuan dari LKPP RI ini mempertegas posisi Kalimantan Selatan sebagai pelopor pengelolaan pengadaan barang dan jasa berbasis pemberdayaan ekonomi lokal. Di tengah tantangan global, pendekatan ini membuktikan bahwa tata kelola yang baik dapat menjadi katalis pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan penghargaan ini, Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melangkah maju, memberi inspirasi bagi daerah lain dalam menerapkan inovasi serupa. “Kami akan terus memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa membawa manfaat langsung, baik bagi perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat,” pungkas Rahmaddin.
Melalui langkah konsolidasi pengadaan yang transparan dan strategis, Kalimantan Selatan tak hanya menekan angka pengeluaran, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai provinsi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa melupakan akar lokalitasnya.(MC/Lentera yuday)
