Rembug Bedas: Selama 3,5 Tahun Jabat Bupati Bandung, Kang DS Sudah Merealisasikan 13 Program Prioritas
Kang DS: Mulai Januari 2025, Program BPJS Ketenagakerjaan Diberi Klaim Tambahan Jaminan Hari Tua
Rembug Bedas, Bupati Bandung: Kami Ingin Menciptakan Lapangan Kerja Supaya Masyarakat Sejahtera
KAB. BANDUNG – Di penghujung tahun 2024, Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi asisten, para kepala perangkat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali melaksanakan Rembug Bedas di tiga desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Senin (30/12/2024).
Rembug Bedas ini dilaksanakan di Desa Tanjunglaya (Rembug Bedas ke-205), Desa Cikancung (Rembug Bedas ke-206) dan Desa Cihanyir (Rembug Bedas ke-207).
Pelaksanaan Rembug Bedas pasca-Pilkada Serentak 27 November 2024 itu, Bupati Bandung kembali menjalin silaturahmi dengan para Ketua RT, RW, kepala desa, aparat desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, kader PKK, Ketua MUI Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua Karang Taruna Desa serta para pihak lainnya.
Hadir pula jajaran Forkopimcam Cikancung, serta masyarakat lainnya yang turut menyambut kehadiran Bupati Dadang Supriatna tersebut.
Bupati Dadang mengatakan pelaksanaan Rembug Bedas di tiga desa itu, untuk melaksanakan agenda sebelumnya yang sudah dijadwalkan. Karena ada gempa bumi di Kertasari pada 18 September 2024 lalu, sehingga pelaksanaan Rembug Bedas di Kecamatan Cikancung yang sudah dijadwalkan itu akhirnya ditunda dan baru dilaksanakan hari Senin ini.
“Saya ingat, sehingga hari Senin ini Rembug Bedas bisa dilaksanakan di Kecamatan Cikancung,” kata Bupati di Desa Cikancung.
Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, turut melaporkan kinerjanya jadi Bupati Bandung selama 3,5 tahun kepada masyarakat.
“Apa yang sudah dilaksanakan, di antaranya 13 program prioritas sudah berjalan. Salah satunya insentif guru ngaji dengan anggaran Rp 109 miliar per tahun, anggaran paling besar se-Indonesia. Di daerah lain paling besar Rp 15 miliar,” katanya.
Bupati Bedas juga turut menjelaskan program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Program ini digulirkan karena bank emok masih merajalela di Kabupaten Bandung.
“Selama 3,5 tahun sudah menyelesaikan 5 rumah sakit. Selain itu, program Besti (Beasiswa Ti Bupati), peningkatan insentif RT, RW, Linmas, BPD, LPMD, dan 20 kader PKK di setiap desa. Namun untuk tahun 2025, semua kader PKK akan mendapatkan insentif dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah sudah menganggarkan untuk 51.000 kader PKK mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Mulai Januari 2025, semua kader PKK mendapatkan insentif,” tuturnya.
Termasuk RT, RW, perangkat desa, kepala desa, BPD, lanjutnya, yang sebelumnya sudah menerima BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2025 diberikan tambahan atau ditingkatkan manfaatnya. Yaitu ada tiga manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan itu, pertama jaminan kecelakaan, kedua jaminan kematian dan ahli warisnya akan mendapatkan santunan, serta ketiga jaminan hari tua.
“Mulai Januari 2025, jika ada yang meninggal dunia ahli warisnya mendapatkan santunan Rp 42 juta ditambah Rp 174 juta untuk biaya pendidikan (beasiswa) ahli warisnya, sehingga totalnya sebesar Rp 216 juta,” ujarnya.
Ia mengatakan setelah program BPJS Ketenagakerjaan itu digulirkan, tercatat 840 orang yang sudah meninggal, sedangkan kecelakaan ada 16 kasus.
“Namun mulai Januari 2025, ada jaminan hari tua dari program BPJS Ketenagakerjaan itu. Penerima manfaatnya adalah RT, RW, perangkat desa, kepala desa, BPD. Khusus untuk 20 kader PKK bisa mendapatkan jaminan hari tua, namun untuk diluar 20 kader PKK belum termasuk jaminan hari tua. Tapi insentif diberikan. Jadi prosesnya bertahap,” tuturnya.
Kang DS mengatakan tujuan jadi Bupati untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan cara merealisasikan berbagai program maupun kegiatan.
“Selama 3,5 tahun, APBD Kabupaten Bandung yang awalnya Rp 4,6 triliun naik jadi Rp 7,52 triliun. PAD naik, IPM naik, dan dibuktikan sampai hari ini sudah mendapatkan 426 penghargaan selama 3,5 tahun,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini pun mensosialisasikan program pertanian, khususnya dalam pemberian bantuan pupuk dari pemerintah langsung ke gapoktan masing-masing. Tidak lagi dititipkan ke agen.
Menurutnya, pada tahun 2025, pemerintah akan memberikan anggaran kepada para petani kurang lebih sebesar Rp 50 miliar, di antaranya Rp 25 miliar untuk dihibahkan dan Rp 19 miliar untuk program.
“Jika gapoktan tak punya anggaran untuk menebus pupuk, kami sudah menyiapkan program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Makanya, nanti akan kita tingkatkan program pinjaman ini sampai Rp 100 miliar. Tujuannya kedepan kami ingin menciptakan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Dengan cara apa? Ia menyebutkan dengan cara membuka peluang usaha. “Maka insya Allah, 100 hari kerja nanti diantaranya kita akan menciptakan 10.000 lapangan usaha,” ujarnya.
Ia mencontohkan untuk warga di Desa Cikancung, disiapkan untuk 50 orang siapa saja yang akan berangkat ke Jepang dan Korea. “Begitu masuk 100 hari kerja, bisa langsung berangkat dan bekerja,” ucapnya.
Kang DS memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin menjadi makeup artist, maupun kerja di perusahaan. Ia pun bertekad untuk menciptakan wirausaha muda, sebelumnya melewati proses pelatihan dan setiap tahunnya diberikan kesempatan untuk 10.000 orang.
“Kami ingin menciptakan lapangan kerja, supaya masyarakatnya sejahtera,” katanya.
Bupati berkeyakinan jika di Desa Cikancung ada pengusaha atau entrepreneur-nya sekitar 5 persen, masyarakat Cikancung akan sejahtera.
“Namun apalagi jika pengusahanya ingat dalam kewajibannya itu, untuk mengeluarkan zakat mal,” katanya.**
