JAKARTA, – Rahmad Sukendar, Ketua Umum BPI KPNPA RI, menyoroti keseriusan Jaksa Agung RI dalam mengungkap dugaan kasus korupsi di Pertamina, terutama yang melibatkan mafia minyak. Ia mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung dalam menindak para pelaku yang diduga telah merugikan negara dan masyarakat luas.
Salah satu tindakan yang mendapat perhatian adalah penahanan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, yang diduga terlibat dalam jaringan mafia minyak. Rahmad menegaskan bahwa langkah ini merupakan awal yang baik dalam membongkar praktik korupsi di tubuh Pertamina, yang diyakini telah berlangsung bertahun-tahun.
Namun, ia menekankan bahwa upaya Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti pada level direksi semata. Rahmad mendorong agar investigasi diperluas hingga ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di lingkaran kekuasaan. Menurutnya, praktik korupsi di PT Pertamina Sub Holding dan PT Pertamina Patra Niaga telah menyebabkan kerugian besar bagi negara, sehingga diperlukan langkah hukum yang lebih tegas.
Dalam pandangannya, hukuman mati layak diterapkan bagi pelaku korupsi yang telah merampok kekayaan negara dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Ia menilai bahwa hukuman berat ini dapat menjadi efek jera bagi para pelaku dan memperkuat komitmen negara dalam memberantas korupsi.
Selain itu, Rahmad juga mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.000 per liter. Menurutnya, kebijakan ini harus menjadi bentuk keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan akibat ulah para mafia minyak. Ia menyoroti bahwa harga BBM yang lebih terjangkau akan meringankan beban rakyat dan membantu pemulihan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengambil langkah konkret dalam menindak para pelaku korupsi di Pertamina serta memastikan kebijakan energi yang lebih berpihak kepada masyarakat. Rahmad juga mengapresiasi kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin yang dinilai berani dan tanpa pandang bulu dalam menangani kasus-kasus besar. Ia berharap agar keberanian ini terus berlanjut dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun kepentingan tertentu.
Menurutnya, pemberantasan mafia minyak harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Jika tidak, maka praktik korupsi serupa akan terus berulang dan semakin merugikan bangsa. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah hukum yang sedang diambil dan terus mengawasi kebijakan pemerintah terkait sektor energi.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil, Rahmad Sukendar optimistis bahwa kasus korupsi Pertamina dapat diungkap secara tuntas, serta membawa dampak positif bagi perbaikan tata kelola energi di Indonesia.
