HAL – SEL// Global Investigasi News – Menyambut akhir tahun 2025, Forum Masyarakat Peduli Desa Mandaong (FMPDM), yang merupakan wadah partisipatif masyarakat sipil di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, berinisiatif untuk menggelar sebuah dialog terbuka bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes) Mandaong. 13/9/2025.
Agenda ini dirancang sebagai ruang evaluasi sekaligus refleksi atas berbagai kebijakan dan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang tahun. Forum ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, kritik membangun, dan memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.
Menurut rencana, dialog terbuka terbuka yang dilaksanakan nantinya akan difokuskan pada dua poin utama. Pertama, permintaan pertanggungjawaban BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa selama periode berjalan. Kedua, pembahasan arah dan kelanjutan pembangunan desa Mandaong, serta penguatan kolaborasi antara BPD dan Pemdes dalam merancang kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki peran strategis sebagai mitra sekaligus pengawas bagi kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Namun demikian, forum masyarakat menganggap peran BPD selama ini belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan fungsi kontrol dan akuntabilitas terhadap berbagai program pemerintah desa, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Melalui forum peduli masyarakat desa, masyarakat ingin mendalami bagaimana BPD menjalankan fungsi pengawasan, termasuk sejauh mana pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Harapannya, BPD dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi dalam menjalankan tugasnya sebagai representasi suara rakyat di desa.
Dialog juga akan menjadi momentum untuk mendorong terciptanya sinergi yang lebih solid antara BPD dan Pemerintah Desa. Keduanya harus berada dalam semangat kemitraan, bukan saling menegasikan. Kolaborasi antara BPD dan Pemdes penting demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal.
Forum Masyarakat Peduli Desa Mandaong menilai bahwa selama ini pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya partisipasi warga, dan transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam dialog nanti warga akan mendorong adanya mekanisme pengawasan berbasis komunitas, pelaporan publik yang terbuka, dan sistem pelibatan warga dalam perencanaan pembangunan sejak dari awal.
Forum Masyarakat Peduli Desa Mandaong, berharap forum bukanlah ajang untuk saling menyalahkan, melainkan sebagai wadah dialog demokratis yang bertujuan membangun budaya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di tingkat desa.
“Kami ingin desa ini maju, berkembang, dan warganya sejahtera. Tapi semua itu hanya bisa dicapai jika semua pihak—baik pemerintah desa, BPD, maupun masyarakat—bersedia duduk bersama, terbuka menerima kritik, dan bekerja sama dengan tulus untuk kebaikan bersama,” ujarnya.
Dengan dilaksanakannya dialog terbuka nanti, forum masyarakat berharap akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang konkret dan implementatif, yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah desa dan BPD dalam menyusun program kerja tahun 2026. Selain itu, forum yang akan digagas diharapkan menjadi agenda rutin setiap tahun sebagai bentuk evaluasi bersama dan penguatan demokrasi di tingkat desa.
(Tim/Red).
